Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai permintaan kontribusi dana yang signifikan. Presiden AS, Donald Trump, dilaporkan meminta dana sebesar US$ 1 miliar, atau setara dengan Rp 16,82 triliun, dari negara-negara anggota BoP.
Rancangan anggaran dasar BoP menyebutkan bahwa negara-negara yang diundang menjadi anggota akan diberikan masa keanggotaan selama tiga tahun. Namun, keanggotaan permanen akan diberikan kepada negara anggota yang memberikan kontribusi dana lebih dari US$ 1 miliar secara tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama.
Menanggapi hal ini, Syafruddin Karimi, seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, menekankan pentingnya sikap kritis Indonesia terhadap permintaan iuran tersebut. Ia menyatakan bahwa permintaan iuran sebesar US$ 1 miliar tidak serta merta harus dipenuhi. Justru, menurutnya, Indonesia perlu secara terbuka dan konsisten menegaskan posisinya.
Risiko Transaksi Keanggotaan
Syafruddin Karimi berpendapat bahwa skema kontribusi melalui iuran berpotensi mengubah forum perdamaian menjadi sekadar transaksi keanggotaan. Indonesia, menurutnya, tidak seharusnya terjebak dalam skema “pay-to-play” senilai US$ 1 miliar yang dapat mereduksi esensi forum perdamaian menjadi sekadar jual beli keanggotaan.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia perlu mempertegas bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP didasarkan pada mandat kemanusiaan, bukan untuk membeli pengaruh atau posisi. Kontribusi finansial, jika memang diperlukan, sebaiknya hanya dibicarakan dalam kerangka rekonstruksi yang transparan, berbasis kebutuhan lapangan, diaudit, dan disalurkan melalui mekanisme yang kredibel, bukan sebagai “harga tiket” untuk menjadi anggota.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian
Meskipun demikian, Syafruddin Karimi menyambut baik keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian. Ia berpendapat bahwa dengan duduk di meja perundingan, Indonesia dapat mengubah solidaritas menjadi pengaruh kebijakan yang konkret.
Indonesia secara resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Tujuan utama dari Board of Peace adalah untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pasca-konflik.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan klarifikasi terkait isu iuran keanggotaan BoP. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran keanggotaan. Kontribusi anggaran bersifat sukarela, dan keanggotaan dalam Dewan Perdamaian tetap dimungkinkan tanpa adanya iuran.
Poin-Poin Penting Terkait Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian:
- Keanggotaan BoP: Indonesia telah resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian.
- Inisiatif AS: BoP merupakan badan internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat.
- Tujuan BoP: Mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik.
- Permintaan Dana: Presiden AS meminta kontribusi dana sebesar US$ 1 miliar dari negara anggota.
- Sikap Kritis: Indonesia perlu bersikap kritis terhadap permintaan iuran tersebut.
- Mandat Kemanusiaan: Keterlibatan Indonesia didasarkan pada mandat kemanusiaan, bukan “pay-to-play”.
- Kontribusi Sukarela: Kontribusi anggaran bersifat sukarela dan tidak wajib.
- Pentingnya Keanggotaan: Keanggotaan memberikan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan secara konkret.
Implikasi Keanggotaan Indonesia
Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian memiliki implikasi yang signifikan, baik secara politik maupun ekonomi.
- Positif:
- Memberikan platform bagi Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya perdamaian dan rekonstruksi di Gaza.
- Meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan.
- Memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan terkait rekonstruksi Gaza.
- Negatif:
- Permintaan iuran yang besar dapat menjadi beban bagi anggaran negara.
- Skema “pay-to-play” dapat mereduksi esensi forum perdamaian.
- Perlu kehati-hatian agar keterlibatan Indonesia tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap yang bijaksana dan hati-hati dalam menyikapi keanggotaan di Dewan Perdamaian. Keterlibatan Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kontribusi finansial, jika diperlukan, harus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya rekonstruksi Gaza yang berkelanjutan.
