Aset Anomali: Bank Syariah Tertinggal?

Perbankan Syariah: Membedah Kritik dan Membangun Kepercayaan di Tengah Pertumbuhan Industri

Kinerja perbankan syariah belakangan ini menjadi sorotan, memicu perdebatan sengit yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para akademisi. Salah satu kritik yang dilontarkan menyebutkan bahwa bank syariah tidak menawarkan keadilan yang nyata, melainkan hanya mengganti istilah tanpa perubahan fundamental. Namun, kritik ini disambut dengan pandangan yang lebih mendalam dari kalangan akademisi, yang mengingatkan agar narasi negatif tidak sampai menggerus kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Kesalahpahaman Mendasar: Syariah vs. Konvensional

Salah satu poin krusial yang sering disalahpahami adalah penyamaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional hanya karena keduanya sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana. Pandangan ini dinilai sebagai penyederhanaan yang tidak akurat. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, sebuah mekanisme yang relatif lurus dalam perhitungan keuntungan dan biaya. Sebaliknya, perbankan syariah berakar pada prinsip-prinsip Islam, yang menempatkan pembagian risiko (bagi hasil) dan transaksi berbasis aktivitas ekonomi riil sebagai pondasinya.

Akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dirancang secara spesifik untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi keuangan. Konsep-konsep ini memastikan bahwa risiko dan imbal hasil dibagi secara proporsional antara pihak bank dan nasabah. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak haruslah sepadan dengan kontribusi dan upaya yang mereka curahkan. Ini berbeda dengan sistem bunga konvensional yang tidak secara inheren mengaitkan keuntungan dengan risiko atau usaha riil.

Mengurai Persepsi “Mahalnya” Pembiayaan Syariah

Meskipun prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, persepsi bahwa pembiayaan syariah lebih mahal seringkali muncul di masyarakat. Namun, akar permasalahan ini lebih bersifat struktural daripada fundamental. Hingga akhir tahun 2025, total aset perbankan syariah di Indonesia baru mencapai angka sekitar Rp 1.028 triliun. Mayoritas bank syariah masih berada dalam kategori modal inti bank (KBMI) 1 dan 2, yang menunjukkan skala operasional yang relatif kecil. Hanya Bank Syariah Indonesia yang telah mencapai status KBMI 4, menandakan kekuatan modal yang signifikan.

Skala modal yang terbatas ini memiliki implikasi langsung pada biaya operasional per produk yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, ruang untuk berinvestasi dalam teknologi inovatif menjadi lebih sempit. Akibatnya, bank syariah seringkali tertinggal dalam hal efisiensi operasional dan kecepatan inovasi produk dibandingkan dengan bank konvensional besar yang memiliki sumber daya finansial jauh lebih besar.

Dari sisi pendanaan, ketimpangan juga terasa. Bank konvensional memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber dana murah, termasuk giro pemerintah yang memberikan biaya pendanaan yang sangat rendah. Sementara itu, bank syariah lebih banyak mengandalkan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito, yang secara inheren memiliki biaya yang lebih tinggi. Struktur pendanaan ini secara langsung memengaruhi harga akhir produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah.

Mengenai skema murabahah, yang seringkali menghasilkan cicilan tetap (fixed rate) yang terlihat lebih tinggi di awal, penting untuk dipahami bahwa nasabah mendapatkan kepastian angsuran hingga akhir masa kontrak. Keunggulan ini memberikan prediktabilitas finansial bagi nasabah. Lebih lanjut, dalam skema syariah, denda keterlambatan pembayaran tidak menjadi sumber pendapatan bagi bank. Sebaliknya, dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pilar Kepercayaan: Pengawasan dan Kebijakan

Untuk memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi perbankan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terdapat mekanisme pengawasan yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan syariah, sehingga nasabah dapat memiliki keyakinan penuh terhadap integritas produk yang ditawarkan.

Terlepas dari perdebatan konseptual mengenai operasional perbankan syariah, dukungan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci utama untuk pertumbuhan industri ini. Ada beberapa area yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah:

• Penempatan Dana Lembaga Keagamaan: Pemerintah perlu bersikap lebih proporsional dalam menempatkan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan di bank syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan likuiditas bank syariah, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap industri ini.
• Insentif Fiskal: Pemberian insentif fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan bank syariah dan produk-produknya. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak atau bentuk dukungan finansial lainnya yang dapat mengurangi beban operasional dan meningkatkan daya saing.
• Penguatan Permodalan Bank Syariah BUMN: Memperkuat permodalan bank syariah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing dengan bank konvensional besar dan memperluas jangkauan layanan.

Kritik yang dilontarkan, meskipun terkadang tajam, sebaiknya dilihat sebagai bentuk perhatian dan masukan konstruktif. Namun, dukungan kebijakan yang adil dan berpihak jauh lebih menentukan masa depan dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan yang tepat, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.