Ketahanan pangan kini menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ambisi pemerintah melampaui sekadar menjaga pasokan dan harga tetap stabil saat momen-momen krusial seperti Ramadan dan Idulfitri. Tujuannya kini adalah memastikan harga pangan tidak hanya stabil, tetapi bahkan dapat ditekan turun, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Dalam sebuah kesempatan wawancara mendalam, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan visi dan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh. Beliau memegang peran sentral sebagai “dirigen” yang mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan upaya di sektor pangan.
Pendekatan baru yang diusung pemerintah berfokus pada perbaikan menyeluruh dari sektor hulu hingga hilir. Ini mencakup reformasi regulasi yang berkaitan dengan pupuk dan harga pembelian gabah, upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah yang produktif, hingga penguatan cadangan beras nasional.
Salah satu indikator keberhasilan yang ditekankan adalah stok beras yang diklaim telah menembus angka lebih dari 3 juta ton di gudang Bulog. Angka ini dipandang sebagai “bantalan strategis” yang krusial untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai instrumen, seperti operasi pasar dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pengawasan ketat oleh Satgas Pangan turut menjadi garda terdepan untuk memastikan distribusi pangan berjalan efisien dan terhindar dari praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.
Berkat pencapaian swasembada beras pada tahun lalu, Indonesia bahkan diklaim mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan harga beras di pasar global. “Sepanjang sejarah, justru kita bisa menurunkan harga (beras) dunia. Dulu kalau kita impor beras, satu tonnya itu US$610. Sekarang cuma US$340-360 per ton. Kita mampu menurunkan harga beras dunia,” ungkap Zulkifli Hasan, akrab disapa Zulhas.
Kesiapan Menghadapi Ramadan dan Idulfitri
Menjelang periode Ramadan dan Idulfitri, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi yang jelas dan mendasar. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang hanya fokus pada stabilisasi harga dan pasokan menjelang hari raya, Presiden saat ini menargetkan agar harga pangan tidak hanya stabil, tetapi juga bisa mengalami penurunan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berfokus pada stabilitas pasokan, kecukupan stok, dan upaya penurunan harga. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah pemberian bantuan pangan berupa 10 kg beras dan masing-masing 2 liter minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat dari desil 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, program pasar murah juga digencarkan melalui koordinasi dengan Satgas Pangan.
Satgas Pangan ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, kementerian terkait lainnya, serta Polri. Keberadaan satgas ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani praktik penimbunan atau permainan harga yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.
Keberhasilan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan telah teruji pada momen-momen sebelumnya, seperti Natal dan Lebaran tahun lalu, serta Tahun Baru. Bahkan, beberapa produk pangan tercatat mengalami penurunan harga.
Untuk memastikan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, Menteri Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk memantau secara langsung kondisi di lapangan. Sesuai instruksi Presiden, beliau menghabiskan tiga hari dalam seminggu untuk melakukan inspeksi di berbagai daerah. Kegiatan ini mencakup pemantauan harga di pasar, kondisi pasokan pangan, lahan pertanian, sistem irigasi, program makan bergizi gratis (MBG), serta stok beras.
Stok beras saat ini diklaim lebih dari cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Hasil pemantauan di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah dan Makassar, menunjukkan bahwa pasokan pangan memadai dan harga terkendali. Fenomena menarik terjadi di Makassar, di mana beberapa harga pangan justru lebih murah dibandingkan di Jawa. Misalnya, harga ayam di Makassar Rp33.000 per kg (dibandingkan Rp36.000 di Jawa), telur Rp27.500, dan cabai hanya sekitar Rp20.000 per kg (dibandingkan Rp35.000-Rp50.000 di Jawa).
Koordinasi Lintas Sektor dan Reformasi Kebijakan
Menjaga keseimbangan antara harga dan pasokan pangan memerlukan koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dianggap mempermudah koordinasi yang sebelumnya tidak terpusat. Rapat koordinasi rutin digelar untuk memastikan kelancaran produksi dan memangkas hambatan yang ada.
Salah satu reformasi kebijakan yang signifikan adalah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari Perpres tahun 2019 mengenai Alih Fungsi Lahan Sawah. Sebelumnya, alih fungsi lahan sawah menjadi pabrik atau perumahan dapat dilakukan dengan relatif mudah, yang berpotensi mengurangi produksi pangan. Dengan Perpres baru, regulasi ini diperketat untuk melindungi lahan sawah produktif.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi padi melalui beberapa faktor kunci. Pertama, kenaikan Harga Pembelian Gabah (HPG) untuk memberikan insentif kepada petani agar lebih bersemangat menanam padi. Kedua, perbaikan akses dan peningkatan volume pupuk. Dulu, petani seringkali kesulitan mendapatkan pupuk, namun kini regulasi dipangkas drastis sehingga pupuk tersedia bahkan sebelum masa tanam.
Berkat berbagai kebijakan tersebut, produksi beras mengalami peningkatan signifikan, dan Nilai Tukar Petani (NTP) juga ikut naik. Cadangan beras di Bulog kini mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, yang memberikan jaminan ketersediaan jika terjadi gejolak harga. Program SPHP dan operasi pasar dioptimalkan untuk menjaga stabilitas harga.
Pemerintah juga bangga karena mampu menurunkan harga beras dunia. “Karena kita pede, stok kita banyak. Sepanjang sejarah, justru kita bisa menurunkan harga (beras) dunia. Dulu kalau kita impor beras, satu tonnya itu US$610. Sekarang cuma US$340-360 per ton. Kita mampu menurunkan harga beras dunia,” jelas Zulhas.
Selain beras, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi protein, khususnya ikan. Tahun ini menjadi tahun fokus untuk meningkatkan produksi protein ikan, baik dari budidaya tambak, tangkap, maupun metode bioflok.
Swasembada Pangan: Dari Karbohidrat ke Protein
Setelah berhasil mencapai swasembada beras (karbohidrat) pada tahun lalu, fokus pemerintah tahun ini beralih pada peningkatan produksi protein, terutama ikan. Peningkatan produksi ikan menjadi krusial karena meskipun produksi ikan melimpah dan bahkan diekspor, nilai tukar nelayan masih tergolong rendah, menjadikan mereka kelompok yang paling rentan secara ekonomi.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya memperbaiki sistem yang ada, salah satunya melalui pembangunan “kampung nelayan”. Di lokasi-lokasi ini, fasilitas seperti pabrik es dan cold storage dibangun untuk memungkinkan pengawetan hasil tangkapan. Dengan demikian, ikan dapat disimpan lebih lama dan nelayan memiliki daya tawar yang lebih tinggi saat menjual hasil tangkapannya. Selain itu, pembentukan koperasi nelayan juga difasilitasi untuk mempermudah akses permodalan dengan bunga rendah dan penjualan lintas daerah, yang diharapkan dapat memberantas praktik rentenir.
Fokus kedua adalah pada sektor perunggasan, khususnya ayam. Pemerintah berencana memperbanyak impor Day Old Chick (DOC) untuk ayam petelur dan ayam pedaging. Hal ini didorong oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Kebutuhan telur dan daging ayam untuk program ini sangat besar, yang memerlukan peningkatan produksi yang signifikan agar harga tetap stabil dan tidak bergantung pada impor.
Kebijakan ketahanan pangan, MBG, dan program lainnya dianggap tidak dapat dipisahkan. Koperasi desa (Kopdes) memainkan peran penting sebagai offtaker atau penampung hasil produksi dari petani, peternak, dan nelayan. Koperasi ini kemudian akan menyuplai kebutuhan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan Strategis dan Penerimaan Publik
Ketahanan pangan merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden yang mencapai 79% berdasarkan survei salah satu lembaga, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pangan, diterima dengan baik oleh masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari pembenahan kebijakan yang mendasar. Sebagai contoh, regulasi terkait pupuk yang dulunya berjumlah 44 aturan, kini dipangkas menjadi hanya 3 aturan, sehingga pupuk dapat langsung sampai ke petani pada waktu yang tepat, yaitu saat menanam, bukan saat panen seperti sebelumnya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas.
Reformasi kebijakan juga menyentuh penetapan harga gabah. Jika sebelumnya harga gabah Rp5.500 per kg hanya diterima petani sebesar Rp4.000 karena banyak tengkulak dan rentenir, kini dengan adanya Instruksi Presiden dan kerja sama dengan Polri serta TNI, petani dapat menerima harga di atas Rp6.500 per kg.
Dukungan Presiden terhadap program-program ini sangat besar, dibuktikan dengan banyaknya regulasi yang dikeluarkan, baik Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), maupun Peraturan Presiden (Perpres). Jika sebelumnya dalam masa jabatan lima tahun hanya ada satu aturan, kini jumlahnya mencapai 27 regulasi. Aturan-aturan inilah yang mempermudah eksekusi kebijakan oleh kementerian terkait dan mendorong peningkatan produktivitas.
Tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai mencerminkan keberhasilan kebijakan-kebijakan mendasar yang berpihak pada rakyat. Ideologi yang sama dengan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat miskin, menjadi landasan gerakan ekonomi kerakyatan.
Gerakan Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa
Gerakan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama, dengan tujuan menghilangkan kemiskinan yang sebagian besar berasal dari sektor pangan, seperti petani padi, jagung, nelayan, dan peternak. Jika kebijakan yang ada berhasil, 30% kelompok miskin ini diharapkan dapat teratasi.
Pembangunan ekonomi harus tumbuh dari desa, bukan hanya terpusat di kota besar. Koperasi Desa (Kopdes) yang jumlahnya mencapai 80.000 unit menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Indonesia akan maju jika setiap desa memiliki “lilin-lilin yang menyala”, yang didukung oleh keberadaan kota-kota besar.
Harapannya adalah setiap desa memiliki pertumbuhan ekonomi baru, setiap kabupaten swasembada pangan, dan setiap provinsi swasembada pangan. Hal ini akan menjadikan Indonesia lebih mandiri dan kuat. Menjaga stok dan harga pangan harus dimulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi untuk membangun ketahanan yang kokoh dan berkelanjutan.
Dampak Sektor Riil dan Pemotongan Rantai Pasok
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,33% saat ini didukung oleh sektor riil. Adanya program MBG, yang mendorong masyarakat untuk menanam sayur, memelihara ayam, atau menangkap ikan, telah menggerakkan ekonomi di desa. Desa menjadi agregator kebutuhan pokok, dan rantai pasok yang panjang dari pabrik ke agregat besar, grosir, pengecer, lalu ke petani yang justru membeli dengan harga lebih tinggi, dipotong.
Kini, rantai pasok diharapkan dapat langsung dari pabrik ke desa, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dan presiden.
Visi Jangka Panjang dan Keamanan Pangan
Terkait dengan kemungkinan kembali mencalonkan diri setelah tahun 2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan menyatakan fokusnya saat ini adalah menyelesaikan program-program yang telah dipercayakan, seperti kedaulatan pangan, MBG, dan gerakan ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, isu keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. Baru-baru ini diterbitkan Perpres mengenai Keamanan Pangan, yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuannya adalah memastikan pangan yang dikonsumsi warga negara Indonesia sehat dan tidak mengganggu kesehatan. Hal ini penting mengingat ketatnya standar keamanan pangan di negara-negara tujuan ekspor, seperti Jepang, dan insiden pengembalian produk udang dari Amerika Serikat.
Program-program lain yang diemban meliputi pengolahan sampah menjadi energi, yang diharapkan dapat mengubah kondisi tempat pembuangan akhir sampah seperti Bantar Gebang. Meskipun menyadari bahwa lima tahun mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan semua program mendasar ini, beliau berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip ekonomi Pancasila.
Prioritas saat ini adalah menyelesaikan program-program Pak Prabowo yang sangat mendasar dan krusial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebelum memikirkan langkah politik selanjutnya.
