Mandacan: Air Mata atau Air untuk Cucu?

Kesepakatan Gubernur Se-Tanah Papua: Delapan Poin untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Manokwari – Forum penting yang mempertemukan para Gubernur se-Tanah Papua di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, telah merumuskan delapan poin kesepakatan krusial. Kesepakatan ini dirancang secara khusus untuk mengakselerasi pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh wilayah Papua. Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, secara resmi menutup pertemuan yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua” ini, pada Jumat, 13 Februari 2026, di Swiss-Belhotel Manokwari.

Salah satu aspek yang mendapat penekanan kuat dalam kesepakatan ini adalah perlindungan terhadap dua pilar utama keberlanjutan: hutan dan masyarakat adat. Dominggus Mandacan menyoroti kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa melimpah di tanah Papua. Hutan, lebih dari sekadar bentang alam, adalah rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan endemik yang hanya dapat ditemukan di Papua. Lebih dari itu, hutan memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian sumber-sumber air yang menjadi urat nadi kehidupan bagi seluruh ekosistem dan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, seluruh provinsi di Tanah Papua secara bulat menyepakati implementasi program pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konservasi. “Mari kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata,” ujar Dominggus Mandacan, menekankan pentingnya menjaga warisan alam untuk generasi mendatang.

Menjaga Tutupan Hutan 70 Persen: Komitmen Bersama

Senada dengan pernyataan Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan komitmen pemerintah se-Tanah Papua untuk memastikan bahwa setiap upaya pembangunan akan selalu mengedepankan pelestarian alam. “70 persen tutupan hutan itu harus tetap dijaga,” tegasnya di Swiss-Belhotel Manokwari pada hari yang sama.

Ahmad Nausrau memaparkan bahwa saat ini, tutupan hutan di Provinsi Papua Barat Daya masih berada di atas angka 90 persen, terutama di wilayah Tambrauw dan Raja Ampat, serta di berbagai kabupaten lainnya dalam provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi modal berharga dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi penetapan Papua Barat Daya oleh Presiden sebagai destinasi wisata nasional. Status ini menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar. “Presiden menetapkan Papua Barat Daya sebagai destinasi wisata nasional sehingga kelestarian alam harus dijaga,” ujar Ahmad Nausrau. Ia menambahkan bahwa daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Papua adalah keindahan alamnya yang memukau. “Kalau alam dirusak, wisatawan tidak akan datang lagi,” katanya, mengingatkan akan konsekuensi serius dari degradasi lingkungan terhadap sektor pariwisata.

Tantangan Penataan Ruang untuk Investasi Berkelanjutan

Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah di Papua, menurut Ahmad Nausrau, adalah bagaimana melakukan penataan ruang secara bijak, terutama dalam konteks investasi. Pengelolaan sumber daya alam, seperti kegiatan penambangan, memerlukan kehati-hatian ekstra. “Misalnya, penambangan. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak karena masih masuk wilayah konservasi atau pariwisata. Itu yang harus kita jaga,” jelasnya.

Kesepakatan delapan poin ini mencakup berbagai aspek penting lainnya yang akan dibahas lebih mendalam dalam implementasinya. Beberapa poin kunci yang diperkirakan menjadi fokus antara lain:

• Penguatan Perlindungan Masyarakat Adat: Memastikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka dihormati dan dilindungi secara hukum.
• Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya: Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan produk-produk pertanian, perikanan, dan hasil hutan non-kayu.
• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Papua agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengelola potensi daerah mereka.
• Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel: Memastikan pengelolaan dana pembangunan, termasuk dana otonomi khusus, dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencegah kebocoran dan korupsi.
• Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk membuka akses dan konektivitas.
• Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam yang mungkin timbul.
• Harmonisasi Kebijakan Antar Provinsi: Menciptakan sinergi dan koordinasi kebijakan antar provinsi di Tanah Papua agar pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Pertemuan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya mewujudkan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan lestari. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, para pemimpin daerah se-Tanah Papua bertekad untuk meletakkan fondasi pembangunan yang kuat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.