Indonesia di Tengah Pusaran Perdamaian Trump

Pada tanggal 22 Januari, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden AS saat itu, Donald Trump, meluncurkan Dewan Perdamaian (BoP), sebuah inisiatif yang diklaim sebagai fase kedua dari rencana perdamaian Hamas-Israel yang terdiri dari 20 poin. Fase pertama, yang dimulai pada 10 Oktober 2025, bertujuan untuk pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, penarikan tentara Israel ke Garis Kuning, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, implementasi fase pertama ini menghadapi berbagai kendala dan tidak berjalan sesuai harapan.

Kekerasan oleh pasukan Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut, dengan pembatasan ketat terhadap jumlah makanan dan obat-obatan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, Israel juga mengusir Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menghancurkan kantornya di Yerusalem Timur. UNRWA sendiri didirikan pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina yang menjadi korban pembersihan etnis saat pendirian Israel setahun sebelumnya. Meskipun demikian, Trump tetap menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Israel.

Presiden RI saat itu, Prabowo Subianto, turut menandatangani Piagam BoP yang digagas oleh Trump, bersama dengan tujuh pemimpin negara lainnya dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, UEA, Qatar, Turki, dan Pakistan. Keikutsertaan Indonesia dalam lembaga dengan struktur dan mandat yang dipandang imperialistik dan diragukan dapat mewujudkan aspirasi kemerdekaan Palestina memicu perdebatan di dalam negeri. Selain itu, Piagam BoP juga tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dituduh melakukan genosida, justru dimasukkan ke dalam lembaga tersebut.

Meskipun pada akhirnya banyak negara yang bergabung, termasuk beberapa negara Arab dan Islam, serta Rusia dan China, sekutu penting AS di Eropa seperti Inggris, Perancis, Norwegia, dan Belanda menolak untuk berpartisipasi. Selain karena keberadaan Presiden Rusia Vladimir Putin di dalamnya, BoP dicurigai sebagai upaya Trump untuk menghancurkan tatanan internasional berbasis hukum yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Banyak negara yang bergabung dengan BoP diduga memiliki motif kepentingan politik dan ekonomi nasional, yang lebih diutamakan daripada memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Trump, sebagai pemimpin BoP, dikenal tidak berkomitmen pada solusi dua negara, seperti yang terlihat dalam konsep “deal of the century” yang diluncurkannya pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021).

Prabowo, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September tahun sebelumnya, menegaskan bahwa Indonesia hanya akan mengakui Israel jika negara Palestina telah berdiri. Namun, penekanannya pada pentingnya dunia menghormati dan menjamin keamanan Israel di tengah tindakan genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis di Gaza terdengar kurang pantas. Mengapa bukan pentingnya dunia menghormati dan menjamin keamanan Palestina yang ditekankan?

Pendekatan pragmatis Prabowo terhadap isu Palestina berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi politik domestik dan peran Indonesia di dunia internasional. Pengalaman panjang di bawah penindasan kolonialisme telah membentuk semangat rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Indonesia, sebagai negara pertama yang merdeka pasca Perang Dunia II, menginspirasi wilayah jajahan di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin untuk membebaskan diri dari kekuatan penjajah Eropa yang eksploitatif.

Pengalaman merebut kemerdekaan memberikan legitimasi bagi Indonesia sebagai juru bicara anti-kolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno, seorang orator ulung yang mampu mengartikulasikan watak jahat kolonialisme-imperialisme, menjadi salah satu motor penggerak pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) bersama dengan pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito, pemimpin India Jawaharlal Nehru, dan pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser.

Dalam KTT Asia-Afrika tahun 1955, GNB berkomitmen untuk membebaskan daerah jajahan yang belum merdeka. Salah satunya adalah Palestina. Sikap GNB mempercepat proses dekolonialisasi. Namun, satu-satunya bangsa yang belum merdeka hingga saat ini adalah Palestina. Kesulitan Palestina untuk merdeka disebabkan oleh dukungan tanpa syarat dari para kolonialis dan imperialis terhadap Israel. Indonesia mendukung perjuangan Palestina sesuai dengan amanat konstitusi.

Struktur dan Mandat Dewan Perdamaian (BoP)

Saat itu, pragmatisme Prabowo terlihat seperti terjebak dalam perangkap kolonialisme-imperialisme pemerintahan ekstrem kanan Israel dan kekuatan konservatif AS. Tugas BoP adalah demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan rekonstruksi Gaza yang telah hancur lebur sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Struktur BoP terdiri dari tiga lapisan:

• Dewan Eksekutif Pendiri: Lapisan teratas dikendalikan sepenuhnya oleh Trump.

  • Dewan ini menentukan anggaran, kebijakan, dan pengangkatan pejabat senior. Anggota eksekutif, yang terdiri dari tujuh orang, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan misi BoP.
  • Anggota dewan eksekutif terdiri dari tokoh-tokoh seperti mantan PM Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan investasi Apollo Global Management Marc Rolan.

• Dewan Eksekutif Gaza: Bertugas mengkoordinasikan regional dan didukung oleh wakil-wakil dari negara-negara Arab dan Islam.

  • Mandatnya adalah membantu “menyokong tata kelola yang efektif” di Gaza.

• Komite Nasional untuk Administrasi Gaza: Dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina.

  • Bersama dengan struktur-struktur sipil ini, terdapat pilar militer yang dipimpin oleh Mayjen AS Jasper Jeffers sebagai komandan “pasukan stabilisasi internasional dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.”

Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portofolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.

Karena tidak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subjek yang punya aspirasi untuk didengar.

Hamas dan pejuang bersenjata lainnya di Gaza bersedia membekukan senjata beratnya, tetapi menolak dilucuti sampai Palestina merdeka. Dengan demikian, Pasukan Stabilisasi Internasional, di mana pasukan Indonesia adalah bagiannya, akan melawan pejuang Hamas dan Jihad Islam. Sementara Pasukan Stabilisasi Internasional tidak berbasis pada resolusi DK PBB. Dalam konteks ini, pemerintah RI akan menghadapi oposisi domestik.

Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka. Undang-undang Indonesia tidak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB. Konstitusi Indonesia pun menyerukan penghapusan penjajahan di muka bumi. Di pihak lain, BoP adalah pendudukan asing.

Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun, batasan itu tidak berlaku terhadap negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dollar AS di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Tidak jelas apakah Prabowo hendak menjadikan RI sebagai anggota tetap yang akan menguras lebih dari Rp 17 triliun di tengah menyempitnya ruang fiskal, yang akan berdampak pada upaya meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

Menguburkan Cita-Cita Palestina?

Menurut Jared Kushner, Gaza akan dijadikan wilayah modern dengan ribuan gedung pencakar langit, resor wisata, dan pemukiman penduduk yang nyaman. Namun, tidak dijelaskan siapa yang akan tinggal di Gaza. Juga tak disebutkan berdirinya negara Palestina dengan wilayah mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sesuai resolusi-resolusi DK PBB yang relevan. Skema rekonstruksi Gaza lebih berorientasi bisnis.

Beijing dan Moskow masuk BoP karena khawatir merusak agenda mereka terkait perang tarif dan penyelesaian perang Ukraina. BoP juga dipandang sebagai platform mereka untuk mempromosikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina, selain mendampingi kubu Arab-Islam yang berada dalam tekanan Trump untuk ikut serta dalam BoP. Ini akan menetralisir anggapan bahwa BoP hanya untuk melayani kepentingan AS dan Israel.

Bergabungnya Indonesia harus dibaca sebagai political leverage Prabowo vis-a-vis Trump terkait kebijakan tarif. Pada Juli tahun sebelumnya, kesepakatan tarif AS-RI sudah dicapai di mana Trump menurunkan tarif masuk barang Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan imbalan RI menghapus tarif impor dari AS hampir 100 persen. AS berada di peringkat pertama tujuan ekspor RI yang sebesar 35 miliar dollar AS per tahun.

Dalam situasi ekonomi nasional yang sulit saat itu, hilangnya ekspor Indonesia ke AS akan berdampak signifikan pada ekonomi nasional. Renegosiasi AS-RI masih berlangsung. Bukan tidak mungkin keanggotaan RI dalam BoP tidak mengungkit daya tawar RI terhadap AS. Terlebih, Trump tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang terjepit sehingga Prabowo akan dipaksa menyerah.

Jika Indonesia patuh pada AS, bukan saja Prabowo akan menghadapi tekanan internal, tetapi juga eksternal. Dari internal, para pebisnis nasional menganggap kesepakatan Juli terlalu menguntungkan AS dan para pengamat menilai kesepakatan itu sama dengan menggadaikan kedaulatan negara. Dari sisi eksternal, diduga permintaan renegosiasi oleh Prabowo disebabkan ada tekanan dari Cina mengingat kesepakatan Juli mensyaratkan Indonesia tak boleh mengekspor barang Cina yang diproduksi di Indonesia.

Dari sisi Indonesia sebagai pelopor GNB yang anti-penjajahan dan pendukung konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, reputasi ini akan runtuh karena BoP dibentuk tidak bertujuan melahirkan negara Palestina, melainkan lembaga internasional baru pengganti PBB pimpinan imperialis AS. Dus, keikutsertaan RI akan semakin jauh menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global yang kian tak pasti.

Eskalasi Iran-AS yang terus meningkat – mungkin akan berujung pada all out war – Indonesia akan menghadapi tekanan ekonomi skala besar mengingat harga minyak dunia akan melejit. Ekonomi nasional yang tertekan akan memicu ramifikasi persoalan sosial dan politik di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang tidak mudah diatasi pemerintah. Meningkatnya harga minyak dunia akan melemahkan rupiah yang bisa memicu krisis moneter seperti tahun 1998.

Di bawah pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri Indonesia dinilai mengalami kemerosotan. Dalam gejolak geopolitik global yang menuntut kapasitas diplomasi yang mumpuni untuk merespons masalah-masalah domestik yang serius dan gigantik, tidak terdengar manuver Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung internasional. Bahkan, bergema narasi yang menyesatkan bahwa bergabungnya RI kedalam BoP menunjukkan pengakuan internasional atas leadership Indonesia.

Sugiono bukan diplomat karier dan tak punya pengalaman dalam diplomasi luar negeri. Terlebih, ia mengisolasi diri dari Kementerian Luar Negeri. Penyebabnya, Prabowo ingin mengendalikan politik luar negeri ke dalam tangannya sendiri. Kemenlu dipinggirkan. Ia sengaja menggunakan Sugiono yang loyal kepadanya tetapi tak punya wawasan cukup terkait diplomasi yang kompleks, untuk memudahkannya mengambil keputusan cepat. Sayangnya, simplifikasi politik luar negeri taruhannya tak kecil bagi negara.