Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tegaskan Kedisiplinan ASN
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga kedisiplinan dan efisiensi pelayanan publik. Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, menyatakan bahwa sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH) tidak akan diterapkan di lingkungan pemerintahan setempat. Hal ini dilakukan karena kondisi infrastruktur di wilayah pegunungan Papua masih belum memungkinkan skema tersebut berjalan efektif seperti di kota-kota besar.
Kebijakan Kerja dan Infrastruktur
Yuni menjelaskan bahwa kehadiran fisik aparatur sipil negara (ASN) di kantor sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal. Ia menilai, kondisi geografis dan infrastruktur daerah memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memastikan bahwa semua pegawai hadir secara langsung untuk menjalankan tugasnya.
Dalam arahannya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, Yuni menekankan pentingnya disiplin sebagai kunci utama pelayanan di daerah ini. Ia juga menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) untuk segera melakukan audit kehadiran dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
Sanksi Tegas bagi Pegawai Lalai
Bupati Puncak Jaya menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada pegawai yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. “Kami akan melakukan pengecekan ulang dan segera mengambil keputusan bagi ASN yang tidak melaksanakan tugas,” ujar Yuni. Ia menekankan bahwa kedisiplinan adalah hal utama yang harus dipertahankan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.
Fokus pada Ketahanan Ekonomi
Selain masalah birokrasi, Bupati juga memberikan perhatian pada isu ketahanan ekonomi pasca-pandemi dan dinamika global. Yuni mendorong masyarakat untuk kembali menggarap sektor perkebunan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis ekonomi di masa mendatang. Menurutnya, pemanfaatan lahan produktif secara mandiri oleh warga akan menjadi bantalan ekonomi yang kuat bagi daerah.
“Kita harus mulai kembali ke kebun. Ini adalah langkah antisipatif agar kita tidak terjebak dalam kesulitan ekonomi di masa depan,” katanya.
Peningkatan Keamanan Aset Negara
Menyikapi stabilitas keamanan di lingkungan kerja, Yuni meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat penjagaan aset negara. Setiap kantor diwajibkan menyiagakan minimal dua petugas keamanan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas atau pencurian aset kantor yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
Apel pagi tersebut diakhiri dengan pengecekan personel Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Puncak Jaya.
