WFH Pertama Pemkot Tangerang, Sekda: Layanan Publik Tetap Maksimal

JAKARTA – Sekretaris Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, melakukan pengawasan langsung pada hari Jumat pertama penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa meskipun sistem kerja dinamis mulai diberlakukan, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak mengalami penurunan.

Dalam pernyataannya, Sekda menegaskan bahwa seluruh instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi penuh. “Sesuai arahan, hari ini diterapkan WFH guna efisiensi energi. Namun, saya tegaskan kembali bahwa untuk instansi pelayanan publik, seluruh pegawai tetap masuk dan memberikan layanan secara optimal. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu,” ujar Herman Suwarman saat meninjau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, Jumat (10/04/2026).

Melalui pengawasan langsung ini, Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi energi, tanpa mengorbankan kepentingan publik. Selain itu, Sekda juga mengunjungi Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, ia bersilaturahmi dengan berbagai stakeholder strategis di sektor ketenagakerjaan, seperti APINDO Kota Tangerang, FKPT, Forum LPK, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja dalam menjaga iklim investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Tangerang. “Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan penyerapan tenaga kerja terus meningkat dan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja tetap terjamin,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan bahwa upaya efisiensi energi melalui kebijakan WFH tetap harus berjalan seiring dengan produktivitas kerja yang optimal. “Pemerintah dan dunia usaha harus terus berkolaborasi agar upaya hemat energi ini dapat berjalan tanpa mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja,” kata dia.

Adapun berbagai layanan publik di Kota Tangerang tetap beroperasi penuh, antara lain:

• Pelayanan administrasi kependudukan (Disdukcapil)
• Mal Pelayanan Publik
• Pembayaran pajak bangunan dan kendaraan
• Pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas
• BPBD
• Satpol PP
• Dinas Perhubungan (Dishub)
• Layanan publik lainnya

Dengan langkah ini, Pemkot Tangerang memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan. Mereka berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan, meskipun ada perubahan dalam sistem kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kepuasan masyarakat.

Selain itu, kebijakan WFH juga diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan, seperti mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi beban energi listrik. Namun, hal ini dilakukan tanpa mengabaikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan yang baik dan cepat bagi warga. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh positif dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan.