Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kalbar dengan Tema “Reformasi Mati di Tangan Aparat”
Pada hari Senin, 6 April 2026, terjadi aksi unjuk rasa yang digelar oleh elemen massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura. Aksi ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kalbar dan mengusung tema “Aksi Reformasi Mati di Tangan Aparat”. Aksi tersebut dipimpin oleh Wakapolresta Pontianak, AKBP Hendrawan, SIK, MH, yang turut serta dalam pengamanan kegiatan.
Kegiatan ini dikoordinasi oleh Pangestu Wiguna dan diikuti sekitar 70 peserta. Dalam orasinya, massa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya adalah kritik terhadap peran aparat dalam penegakan hukum. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah mengenai profesi tentara yang dinilai sebagai profesi mulia, namun menjadi sorotan ketika dianggap menjalankan perintah yang merugikan masyarakat.
Perwakilan dari massa aksi kemudian diterima oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Kalbar. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Prabasa Anantatur, Ketua Komisi I dari Fraksi Demokrat, Rasmidi, serta Sekretaris Komisi I dari Fraksi PAN, Zulfidar Zaidar Mochtar. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses komunikasi antara massa aksi dan pihak legislatif.
Aksi unjuk rasa berlangsung secara tertib dan kondusif hingga selesai pada pukul 18.25 WIB. Pengamanan dilakukan secara humanis oleh aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Wakapolresta Pontianak. Hal ini memastikan bahwa kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan.
Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, melalui Wakapolresta Pontianak AKBP Hendrawan, SIK, MH, menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal setiap penyampaian aspirasi masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kota Pontianak.
Poin-Poin Utama dalam Aksi Unjuk Rasa
- Massa menyampaikan kritik terhadap peran aparat dalam penegakan hukum.
- Profesi tentara dinilai mulia, tetapi menjadi pertanyaan ketika dianggap menjalankan perintah yang merugikan masyarakat.
- Perwakilan massa diterima oleh anggota DPRD Kalbar.
- Aksi berlangsung tertib dan aman karena pengamanan yang dilakukan secara humanis.
- Kepolisian menekankan pendekatan persuasif dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Kesimpulan
Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kalbar menunjukkan pentingnya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Dengan berbagai tuntutan yang disampaikan, kegiatan ini menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat yang ingin diperhatikan oleh pihak terkait. Selain itu, pengamanan yang dilakukan secara humanis menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
