JAKARTA – Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tepat dalam memitigasi dampak krisis energi yang semakin berdampak pada sektor transportasi. Salah satu strategi yang disarankan adalah memberikan subsidi pada transportasi publik agar mendorong pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari kendaraan pribadi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Daerah harus segera dilakukan. Ia menyarankan agar transportasi publik diberikan subsidi hingga gratis selama 3–6 bulan untuk membantu mengurangi tekanan terhadap BBM.
“Mitigasi krisis energi bisa dilakukan melalui penambahan subsidi transportasi publik. Perlu ada koordinasi segera antara Kemenkeu dan Kemenhub serta Pemda untuk menggratiskan transportasi publik,” ujarnya.
Bhima memberikan simulasi bahwa jika skema tarif Rp 1 diterapkan di wilayah Jabodetabek, potensi penghematan energi akan jauh lebih besar dibandingkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Contohnya, Spanyol tahun 2022 pernah menggratiskan kereta dalam kota dan bus sehingga kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum.
“Jika di Jabodetabek diberi subsidi transportasi publik sehingga tarif Rp 1 maka penghematan konsumsi BBM bisa mencapai 20%. Ini lebih efektif dari WFH,” jelasnya.
Terkait usulan payung hukum, Bhima menyarankan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) alih-alih Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, Perpres memiliki daya ikat yang lebih kuat untuk mengatur instruksi hingga ke level pemerintah daerah, terutama dalam hal penetapan tarif dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Perpres lebih kuat karena mengatur instruksi ke pemerintah daerah, bukan hanya ke K/L. Apalagi koridor penetapan tarif transportasi umum ada di kewenangan daerah,” tambah Bhima.
Namun, ia menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah tidak merata dalam melakukan percepatan infrastruktur armada baru. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pendanaan dari pusat melalui tambahan dana transfer daerah. Menurutnya, ini sangat penting agar daerah dengan kondisi APBD yang kurang sehat tetap bisa menjalankan mandat pembangunan sarana transportasi publik.
Mengenai sumber pendanaan, Bhima menyebut pemerintah bisa melakukan realokasi dari beberapa proyek strategis yang tengah berjalan. Beberapa pos anggaran yang paling memungkinkan adalah dana penghematan MBG (Makan Bergizi Gratis), pembangunan IKN, dan sebagian kopdes merah putih.
- Dalam konteks ini, pemerintah perlu segera bertindak untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi publik sebagai solusi jangka pendek maupun panjang.
- Koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
- Pendanaan yang cukup dan realokasi anggaran dari proyek lain dapat menjadi alternatif sumber dana yang efektif.
- Penerapan Perpres dinilai lebih efektif daripada Inpres karena memiliki cakupan yang lebih luas dan kuat secara hukum.
- Penghematan BBM melalui transportasi publik lebih efektif dibandingkan kebijakan seperti WFH, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
