Pembenahan Menyeluruh di Tubuh Pemerintahan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di tubuh pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai institusi, termasuk aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri. Dalam pernyataannya, ia mengingatkan para menteri serta pimpinan lembaga agar segera membersihkan institusinya dari praktik yang tidak sesuai dengan aturan.
Ia menegaskan bahwa jika tidak ada perbaikan, tindakan tegas akan diambil. “Semua saya sudah ingatkan, bersihkan diri masing-masing. Kalau tidak, akan dibersihkan,” tegasnya. Pesan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Minggu (22/3/2026).
Menurut Prabowo, sejumlah kementerian telah mulai merespons arahan tersebut. Ia mencontohkan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang dinilai berani mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat yang terbukti melanggar. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa reformasi tidak hanya terbatas pada satu lembaga, melainkan mencakup seluruh sistem pemerintahan.
Reformasi di Sektor Penegakan Hukum
Prabowo menilai perbaikan sektor penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Presiden juga secara khusus menyoroti perlunya pembenahan internal di tubuh TNI dan Polri. Sebagai mantan prajurit, ia mengaku tidak ingin institusi militer yang selama ini dihormati masyarakat tercoreng oleh ulah segelintir oknum.
Ia menegaskan, pelanggaran oleh individu dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggar hukum akan terus dilakukan. Prabowo menyebut, sejumlah pejabat tinggi bahkan telah diberhentikan dan diproses hukum sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin.
Langkah ini, menurutnya, bukan hal baru karena sudah dilakukan sejak dirinya menjabat Menteri Pertahanan, termasuk dalam penanganan kasus korupsi besar.
Upaya Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan guna menekan praktik kecurangan seperti penyelundupan dan manipulasi nilai transaksi. Ia mengungkapkan, pembenahan tersebut mulai menunjukkan hasil, salah satunya terlihat dari peningkatan penerimaan pajak dalam beberapa bulan terakhir.
Ke depan, perhatian juga akan difokuskan pada pembenahan sektor Bea Cukai dan pengawasan aktivitas ilegal di lapangan. Prabowo mempertanyakan bagaimana praktik seperti tambang ilegal bisa luput dari pengawasan aparat.
Komitmen untuk Supremasi Hukum
Menurutnya, kehadiran aparat yang profesional dan bersih merupakan tuntutan masyarakat. Ia pun menegaskan komitmennya untuk menjalankan reformasi kelembagaan demi memperkuat supremasi hukum. “Hukum adalah fondasi utama bagi negara yang kuat dan maju,” ujarnya.
Prabowo optimistis, dengan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang tegas, potensi sumber daya alam dan manusia Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
