Berkah Ramadan: 4 Provinsi Beri Diskon & Pemutihan Pajak Kendaraan

Bagi para pemilik kendaraan di empat provinsi di Indonesia, bulan Maret 2026 membawa kabar gembira. Pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut masih melanjutkan program insentif pajak kendaraan yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Inisiatif ini mencakup diskon dan program pemutihan pajak, sebuah langkah strategis untuk membantu pemilik kendaraan melunasi kewajiban mereka, terutama bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak selama beberapa tahun terakhir.

Program-program ini memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus dikenai sanksi denda keterlambatan yang biasanya cukup memberatkan. Lebih dari itu, di beberapa wilayah, pemerintah bahkan memberikan pembebasan sebagian atau seluruh tunggakan pokok pajak untuk tahun-tahun tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi angin segar, memungkinkan pemilik kendaraan untuk kembali patuh pada kewajiban mereka tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Lantas, provinsi mana saja yang memberikan kesempatan menarik ini pada Maret 2026? Berikut adalah rincian program yang masih berlaku di beberapa provinsi, dengan skema, periode, dan persyaratan yang bervariasi:

1. Jawa Tengah: Program ‘Gas Jateng 5 Persen’

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diberi nama ‘Gas Jateng 5 Persen’. Program ini merupakan respons terhadap pemberlakuan opsen pajak kendaraan, yang memberikan potongan sebesar 5 persen dari pokok PKB bagi masyarakat yang taat membayar pajak.

• Periode Pelaksanaan: Diskon 5 persen ini telah resmi berlaku sejak 20 Februari 2026 dan akan terus berlangsung hingga 21 Desember 2026.
• Tujuan Program: Pemerintah Jawa Tengah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
• Dasar Hukum: Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat.
• Rincian Kemudahan yang Diberikan:
  1. Pengurangan sebesar 5 persen dari pokok PKB.
  2. Sanksi administratif akan dihitung berdasarkan pokok PKB setelah dikurangi potongan 5 persen.
  3. Terdapat pengurangan untuk tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak tertentu.
  4. Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam periode 20 Februari hingga 21 Desember 2026.

2. Sulawesi Tenggara: Pemutihan Khusus Pelajar dan Mahasiswa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sangat bermanfaat, dengan batas waktu hingga April 2026. Program ini secara khusus ditujukan untuk meringankan beban para pelajar dan mahasiswa.

• Cakupan Program: Program ini mencakup penghapusan denda serta pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
• Sasaran Khusus: Kebijakan ini diprioritaskan bagi pelajar dan mahasiswa, dengan tujuan agar mereka dapat lebih fokus pada pendidikan tanpa dibebani kewajiban administrasi pajak.
• Dasar Hukum: Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025.
• Persyaratan yang Perlu Disiapkan:
  • KTP dan STNK asli yang masih atas nama pelajar atau mahasiswa. Jika kendaraan belum atas nama sendiri, wajib dilakukan proses balik nama terlebih dahulu.
  • Bukti status sebagai pelajar atau mahasiswa, seperti kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku.
  • Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.

3. Bali: Keringanan Berdasarkan Kapasitas Mesin

Pulau Dewata, Provinsi Bali, juga turut serta dalam upaya meringankan beban pemilik kendaraan dengan menghadirkan kebijakan keringanan pajak kendaraan yang telah berlaku sejak 5 Januari 2026.

• Dasar Hukum: Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
• Bentuk Keringanan yang Diberikan:
  • Pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin hingga 200 cc.
  • Pengurangan sebesar 9 persen untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 200 cc.
  • Terdapat tambahan pengurangan sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang patuh dan tidak memiliki tunggakan pajak sama sekali (khusus untuk kendaraan hingga 200 cc).
• Harapan Pemerintah: Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah secara keseluruhan.

4. Aceh: Perpanjangan Program Pemutihan PKB

Pemerintah Provinsi Aceh kembali memberikan kesempatan bagi warganya untuk menikmati program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini diperpanjang berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025.

• Periode Perpanjangan: Berdasarkan informasi dari laman resmi Samsat Aceh Barat, program pemutihan ini diperpanjang hingga tanggal 30 April 2026.
• Manfaat Program: Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPA Wilayah XII BPKA atau Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir, menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan.
• Tujuan Utama: Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan mereka, sehingga terbebas dari beban denda.
• Persyaratan yang Diperlukan:
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dari pemilik kendaraan.
  • Nota pajak asli.
  • Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli atau surat keterangan kehilangan jika STNK asli tidak tersedia.
  • Berkas pendukung lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Samsat setempat.

Melalui berbagai program keringanan dan pemutihan pajak ini, pemerintah di keempat provinsi tersebut menunjukkan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum periode program berakhir.