19% Tarif Resiprokal: Kedok atau Kerugian Indonesia?

Perjanjian Dagang RI-AS: Tarif Resiprokal 19 Persen Menuai Polemik, Netizen Soroti Kewajiban Sepihak

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah narasi pemerintah yang menggembar-gemborkan pencapaian tarif resiprokal sebesar 19 persen, muncul kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama warganet. Mereka menilai bahwa substansi perjanjian tersebut justru lebih banyak memuat kewajiban sepihak yang dibebankan kepada Indonesia, bukannya hubungan timbal balik yang setara.

Tarif 19 Persen: Sekadar ‘Kedok’ di Balik Klausul Memberatkan

Salah satu suara kritis yang mencuat datang dari akun X @rbpermana. Melalui sebuah utas yang panjang, ia memaparkan analisisnya bahwa angka tarif 19 persen yang digaungkan pemerintah hanyalah sebuah “kedok” semata. Fokus utama yang krusial, menurutnya, terletak pada isi teks perjanjian yang diberi nama Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Ironisnya, perjanjian yang seharusnya bersifat resiprokal ini dinilai sama sekali tidak mencerminkan timbal balik.

“Udah dibilangin, tarif 19% itu kedok aja yg krusial itu isi teks Reciprocal Trade Agreement yang gak reciprocal sama sekali. RI bener-bener dikencingin dan dibuat gak punya standing, isinya lebih banyak unilateral obligation dari RI ke US, dan beberapa clause problematik,” demikian tulis @rbpermana dalam akun X pribadinya.

Analisis ini memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai posisi tawar Indonesia dalam perjanjian tersebut. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang setara, Indonesia justru terkesan diposisikan sebagai pihak yang harus lebih banyak mengalah dan memenuhi tuntutan AS.

Klausul-Klausul Kontroversial yang Menggerogoti Kedaulatan

Lebih lanjut, @rbpermana merinci beberapa klausul spesifik dalam perjanjian tersebut yang dinilai sangat memberatkan dan berpotensi menggerogoti kedaulatan Indonesia:

• Klausul Complementary Action: Klausul ini memungkinkan AS untuk menerapkan tindakan pembatasan tarif atau hambatan non-tarif dengan dalih keamanan nasional (national security). Yang lebih memberatkan, Indonesia justru diwajibkan untuk menerapkan tindakan serupa yang memiliki “pengaruh pembatasan yang setara” (equivalent restrictive measure). Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana Indonesia akan merespons jika AS menggunakan alasan keamanan nasional untuk melindungi industri mereka, sementara Indonesia harus membalasnya dengan cara yang sama.

• Persetujuan Prior Marketing Approval FDA: Indonesia diwajibkan untuk menerima persetujuan pemasaran awal (prior marketing approval) dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat untuk produk farmasi dan alat kesehatan. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak bagi produk-produk tersebut untuk mendapatkan izin edar di Indonesia. Yang menjadi sorotan adalah tidak adanya perlakuan timbal balik bagi otoritas kesehatan Indonesia untuk memberikan persetujuan serupa bagi produk AS yang ingin masuk ke pasar AS.

• Pengecualian Sertifikasi Halal untuk Produk AS: Perjanjian ini juga mewajibkan Indonesia untuk mengecualikan produk manufaktur AS dari kewajiban sertifikasi halal. Pengecualian ini mencakup produk kosmetik, yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik regulasi di dalam negeri dan mengabaikan prinsip-prinsip kehalalan yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

• Pembongkaran Regulasi Impor Pakaian Bekas: Salah satu klausul yang paling memantik polemik adalah kewajiban Indonesia untuk membuka keran impor pakaian bekas dari AS. Hal ini berarti Indonesia harus membongkar regulasi yang selama ini melarang impor baju bekas, yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil lokal dan mencegah penumpukan sampah tekstil.

• Kedaulatan Data dan Sistem Pembayaran: Isu kedaulatan data juga ikut terseret dalam negosiasi ini. Netizen tersebut menyebutkan bahwa kewajiban penyimpanan data (data storage) di dalam negeri untuk sistem pembayaran harus dihapuskan. Kebijakan ini dinilai berpotensi bertabrakan dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai regulasi sistem pembayaran (PBI), yang justru mengedepankan perlindungan data warga negara.

Sektor Strategis yang Terancam

Sorotan paling tajam tertuju pada sektor-sektor strategis yang dinilai sangat vital bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia:

• Ekspor Mineral Kritis dan Hilirisasi: Indonesia disebut wajib menghapus larangan ekspor mineral kritis, termasuk nikel, ke AS. Kebijakan ini dinilai sangat bertentangan dengan semangat hilirisasi yang digaungkan pemerintah dan rezim Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang telah mendorong pelarangan ekspor bahan mentah sejak tahun 2009. Hal ini dikhawatirkan akan kembali menjadikan Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah semata, tanpa nilai tambah yang signifikan.

• Investasi dan Divestasi Tambang: Pembatasan kepemilikan usaha tambang oleh perusahaan asing dan kewajiban divestasi juga disebut akan dihapuskan. Dalam utas tersebut, disebutkan bahwa Indonesia wajib memfasilitasi investasi keluar (outbound investment) ke AS minimal senilai USD 10 miliar. Fasilitasi ini mencakup investasi di Pantai Barat AS untuk meningkatkan daya saing batu bara AS, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersama AS dan Jepang.

• Impor Komoditas Pertanian: Indonesia juga disebut wajib mengimpor sejumlah komoditas pertanian dari AS, seperti daging sapi, beras, kedelai, hingga buah-buahan. Impor ini akan dilakukan dengan kuota minimum per tahun, yang berpotensi mengancam petani lokal dan ketahanan pangan nasional.

• Skema TKDN dan Perusahaan AS: Skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diklaim tidak akan lagi berlaku untuk produk dan perusahaan AS. Karena yang diatur adalah ‘perusahaan AS’ dan bukan asal barang, produk seperti Apple berpotensi menikmati kelonggaran ini. Ini berpotensi merugikan industri dalam negeri yang selama ini berjuang untuk memenuhi standar TKDN.

Dampak pada Ketenagakerjaan

Bagian yang paling mengejutkan dari analisis ini adalah klausul yang menyentuh aspek ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut harus direvisi. Revisi ini mencakup aturan mengenai outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa batas waktu, pengecualian Upah Minimum Regional (UMR) bagi usaha menengah, hingga penghilangan pembatasan kebebasan berserikat dan perundingan bersama (collective bargaining).

“Surprisingly ada US terms yang saya kira berbau Demokrat, ternyata partisan,” tulis @rbpermana, menunjukkan kekecewaan terhadap aspek-aspek yang dianggap partisan dalam negosiasi ini.

Tarif Kumulatif yang Menyesatkan

Lebih jauh, analisis ini mengungkap bahwa tarif 19 persen yang disebutkan tidak dapat dibaca secara sederhana. Tarif tersebut bukanlah tarif tunggal yang diperoleh Indonesia, melainkan bersifat kumulatif. Tarif ini akan dihitung sebagai 19 persen ditambah tarif Most Favored Nation (MFN) yang rata-rata berkisar 3,5 persen, ditambah lagi dengan bea masuk tambahan seperti anti-dumping, imbalan, atau tindakan pengamanan untuk produk-produk tertentu.

“Sebagai contoh, untuk udang beku (HS 0306.17), tarif disebut menjadi 19 persen + 0 persen (MFN) + 3,8 persen (anti-dumping) = 22,8 persen,” tegasnya.

Contoh ini menunjukkan bahwa tarif 19 persen yang diklaim sebagai pencapaian justru bisa membengkak menjadi lebih tinggi ketika diakumulasikan dengan berbagai komponen tarif lainnya. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa perjanjian ini lebih banyak memberikan keuntungan bagi AS ketimbang Indonesia.