Tim Harmonisasi Konflik Kapiraya Didatangi Gubernur Papua Tengah

Upaya Rekonsiliasi di Distrik Kapiraya: Pemprov Papua Tengah Gerakkan Tiga Kabupaten

Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara serius berupaya meredam dan menyelesaikan konflik sosial yang memanas di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai. Konflik yang berakar pada sengketa tapal batas adat antara suku Kamoro dan suku Mee ini telah memicu dampak kemanusiaan yang signifikan, termasuk korban jiwa dan terganggunya pasokan logistik.

Guna mencapai penyelesaian yang komprehensif, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, memimpin langsung pertemuan krusial yang dihadiri oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, serta Bupati Dogiyai, Yudas Tebai. Bupati Mimika, Johannes Rettob, turut serta dalam diskusi penting ini melalui platform daring (zoom).

Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua Tengah, Kawasan Bandara Lama Nabire, pada Jumat malam (20/2/2026), dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele. Dalam rapat tersebut, Gubernur Meki Fritz Nawipa memberikan instruksi tegas kepada ketiga kepala daerah untuk segera membentuk dan mengutus tim harmonisasi.

“Tiga bupati, besok hari Senin (23/2/2026) dan semua tim yang sudah dibentuk harus bertemu di Timika. Setelah itu bersama-sama menuju Distrik Kapiraya, cek lokasi langsung,” tegas Gubernur Nawipa, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani situasi yang memanas sejak Februari 2026 tersebut.

Akar Konflik dan Dampak Kemanusiaan

Konflik sosial di Distrik Kapiraya tidak muncul begitu saja. Akar permasalahannya sangat dalam, yaitu sengketa tapal batas adat yang telah berlangsung lama, diperparah oleh perebutan sumber daya alam, khususnya aktivitas pertambangan emas ilegal. Ketegangan ini memuncak menjadi pertikaian antar suku yang berujung pada serangkaian insiden tragis.

Dampak dari konflik ini sangat mengerikan. Laporan menyebutkan adanya korban jiwa, salah satunya Pendeta Neles Peuki, yang menambah duka mendalam bagi masyarakat. Rumah-rumah warga dan fasilitas umum turut menjadi sasaran pembakaran, memaksa banyak penduduk mengungsi demi keselamatan mereka.

Lebih lanjut, krisis kemanusiaan kian terasa dengan terganggunya akses logistik. Pasokan pangan dan obat-obatan menjadi langka akibat terhentinya distribusi, terutama melalui jalur transportasi udara perintis yang vital bagi wilayah tersebut. Situasi ini menciptakan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan efektif dari pemerintah.

Langkah Strategis Pemprov Papua Tengah

Menyadari urgensi penanganan, Gubernur Meki Fritz Nawipa mengarahkan agar rapat koordinasi lanjutan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia secara khusus meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, untuk segera mengirimkan undangan resmi guna mempertemukan tim dari Deiyai dan Dogiyai di Kota Timika.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat duduk bersama, berdiskusi secara mendalam, dan merumuskan solusi konkret. Selain itu, Gubernur Nawipa juga menjadwalkan agar semua pejabat terkait dan tim harmonisasi gabungan, setelah pertemuan di Timika, bertolak menuju Distrik Kapiraya pada Selasa (24/2/2026).

Kedatangan tim ke lokasi konflik bertujuan untuk melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat dari kedua belah pihak yang berkonflik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan berbagai moda transportasi, baik melalui jalur laut maupun udara, untuk memudahkan akses menuju Distrik Kapiraya. Bahkan, untuk memastikan kelancaran pergerakan, pemerintah provinsi akan menerbitkan surat akses penerbangan khusus.

“Ini penting agar masyarakat melihat keseriusan dan sinergi antar pimpinan daerah dalam menangani persoalan konflik,” ujar Gubernur Nawipa, menekankan bahwa transparansi dan keterlibatan langsung masyarakat adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan.

Penegasan Prinsip Penyelesaian Konflik

Gubernur Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Kapiraya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan pentingnya menggali dan menangani persoalan dari akarnya, yaitu penetapan tapal batas adat. Hal ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk rekonsiliasi yang sesungguhnya.

“Apapun ceritanya harus dibuat tapal adat dulu,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk mengembalikan hak dan kewenangan masyarakat adat dalam menentukan batas wilayah mereka.

Lebih lanjut, Gubernur memberikan instruksi khusus mengenai kriteria keterlibatan dalam proses mediasi. Ia menekankan bahwa hanya tokoh-tokoh asli yang memiliki hubungan langsung dan pemahaman mendalam tentang wilayah Kapiraya yang boleh dilibatkan. Masyarakat dari luar wilayah tersebut diminta untuk menjaga jarak dan bersikap netral.

“Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” pesannya, untuk memastikan proses mediasi berjalan sesuai dengan kearifan lokal dan tidak menimbulkan masalah baru.

Pemerintah dan tim harmonisasi, menurut Gubernur, akan berperan sebagai mediator. Keputusan akhir mengenai batas wilayah adat dan hak ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi masyarakat adat dan prinsip penyelesaian konflik yang berbasis pada dialog dan kesepakatan bersama.

Harapan Baru untuk Kapiraya

Gubernur Meki Fritz Nawipa menyampaikan apresiasi tinggi kepada ketiga kabupaten yang telah menunjukkan respons cepat dan sigap dalam membentuk tim harmonisasi. Tindakan proaktif ini dianggap sebagai sinyal awal yang positif menuju penyelesaian konflik yang telah berlarut-larut.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Papua Tengah ini diharapkan dapat membawa harapan baru bagi masyarakat Distrik Kapiraya. Kejelasan batas wilayah adat dan terwujudnya kebersamaan antar suku menjadi dambaan yang kini semakin dekat untuk dicapai. Upaya mediasi dan penyelesaian konflik melalui pendekatan adat ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas di wilayah Papua Tengah.