Rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang membahas kemajuan penanganan pascabencana di Sumatera telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Pertemuan penting ini berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 26 Januari 2026.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam rapat tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana. Di antara para pejabat tinggi negara yang hadir adalah:
- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Satgas.
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, yang bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas.
- Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, yang mengemban tugas sebagai Wakil Ketua I Satgas.
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Satgas.
Dalam sambutannya saat membuka rapat, Menteri Pratikno menekankan bahwa upaya yang dilakukan bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk membangun dengan lebih baik dan lebih tangguh di masa depan. Hal ini mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap menghadapi potensi bencana serupa di kemudian hari.
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di wilayah Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan.
Jajaran Kabinet Merah Putih yang turut hadir dalam rapat koordinasi ini mencakup berbagai bidang strategis, antara lain:
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, yang bertugas sebagai Koordinator Bidang Infrastruktur Satgas. Beliau bertanggung jawab atas pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.
- Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Ekonomi dan Pangan. Tugas beliau adalah memastikan ketersediaan pangan dan memulihkan sektor ekonomi yang terdampak bencana.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang bertindak sebagai Anggota Bidang Penyediaan Lahan. Beliau berperan dalam menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk relokasi warga terdampak dan pembangunan fasilitas publik.
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menjabat sebagai Anggota Bidang Sosial. Tanggung jawab beliau adalah memastikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi korban bencana dan memulihkan kondisi sosial masyarakat.
- Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga merupakan Anggota Bidang Sosial. Beliau berperan dalam memberikan dukungan spiritual dan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, antara lain:
- Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, yang bertindak sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Data. Beliau bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat dan relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Angga Raka Prabowo, yang menjabat sebagai Anggota Bidang Komunikasi Publik. Tugas beliau adalah menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik mengenai upaya penanganan bencana.
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku Anggota Bidang Penyediaan Lahan. Beliau berperan dalam memastikan bahwa proses penyediaan lahan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku Anggota Bidang Sosial. Beliau bertanggung jawab atas pemulihan sektor pendidikan dan memastikan anak-anak korban bencana tetap dapat bersekolah.
- Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari.
- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa.
Kehadiran para pejabat tinggi negara dari berbagai bidang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani dampak bencana di Sumatera secara komprehensif dan terkoordinasi. Diharapkan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang terdampak.
