Tarakan: Rangkul Perbedaan Awal Puasa Ramadan

Menjaga Harmoni di Tengah Perbedaan Awal Ramadan: Imbauan Wali Kota Tarakan

Perbedaan penetapan awal ibadah puasa Ramadan adalah fenomena yang kerap mewarnai kalender keagamaan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan berdasarkan metode rukyatul hilal atau pengamatan hilal secara langsung. Di sisi lain, beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah, menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan Hijriah. Menyikapi perbedaan ini, masyarakat diminta untuk tidak mempermasalahkannya dan senantiasa menjaga kerukunan.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, secara tegas mengimbau seluruh masyarakat di wilayahnya untuk bersikap saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan penetapan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah sebagai sumber perselisihan. Imbauan ini disampaikan beliau usai mengikuti kegiatan rukyatul hilal pada Selasa malam, 17 Februari 2026, di Tarakan, Kalimantan Utara.

Kementerian Agama sendiri telah menggelar sidang isbat pada hari yang sama dan menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini berbeda dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, yang sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Menurut dr. Khairul, perbedaan dalam menentukan awal puasa bukanlah hal baru dan sudah menjadi tradisi yang terjadi setiap tahunnya. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan standar penilaian dan pendekatan metode yang digunakan.

Memahami Metode Penetapan Awal Ramadan

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggunakan metode rukyatul hilal, yaitu dengan melihat langsung penampakan hilal (bulan sabit muda) di ufuk barat setelah matahari terbenam. Metode ini mengandalkan observasi visual yang dilakukan oleh tim rukyat di berbagai titik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sebagian organisasi masyarakat Islam, termasuk Muhammadiyah, mengadopsi metode hisab. Metode ini menggunakan perhitungan astronomi yang canggih untuk memprediksi posisi bulan dan kemungkinan terlihatnya hilal. Dalam metode hisab, meskipun hilal belum terlihat secara fisik, namun jika secara perhitungan astronomis sudah masuk kriteria awal bulan baru, maka ibadah puasa dapat dimulai. Pendekatan ini memungkinkan penetapan awal bulan Hijriah dilakukan jauh-jauh hari sebelum tanggal yang sebenarnya.

“Kalau pemerintah kan menggunakan rukyatul hilal, melihat langsung. Kalau yang lain ada yang menggunakan hisab, berdasarkan hitungan. Jadi memang beda pendekatannya,” jelas dr. Khairul.

Konsistensi dan Menghormati Perbedaan

Meskipun terdapat perbedaan dalam penetapan awal puasa, dr. Khairul menekankan bahwa masyarakat tidak perlu merasa resah atau mempermasalahkan perbedaan tersebut. Beliau memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih keyakinan dan mengikuti pedoman yang mereka percayai.

“Silakan saja mau meyakini yang mana. Mau ikut pemerintah boleh, mau ikut yang menggunakan hisab juga silakan. Tidak ada masalah,” ujar dr. Khairul.

Namun, ia mengingatkan pentingnya konsistensi dalam memilih pedoman. Ia mencontohkan, jika seseorang memutuskan untuk memulai puasa berdasarkan ketetapan Muhammadiyah, maka untuk penentuan Idul Fitri (1 Syawal), ia juga diharapkan mengikuti ketetapan Muhammadiyah. Begitu pula sebaliknya, jika mengikuti ketetapan pemerintah, maka Idul Fitri pun sebaiknya mengikuti pemerintah.

“Kalau ikut Muhammadiyah misalnya untuk awal Ramadan, maka nanti satu Syawalnya juga harus ikut Muhammadiyah. Demikian juga yang ikut pemerintah. Jangan separuh-separuh. Jangan nanti awal Ramadan ikut pemerintah, tapi lebarannya ikut yang hisab, itu yang tidak betul,” tegasnya.

Beliau menambahkan, apabila terjadi perbedaan keputusan antara pemerintah dan organisasi Islam tertentu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga sikap saling menghormati. “Yang mau puasa besok (hari ini, red) silakan. Yang mau menunggu pengumuman pemerintah juga silakan. Yang penting jangan jadi masalah,” katanya.

Menjaga Keharmonisan Selama Ramadan

Lebih dari sekadar perbedaan awal puasa, dr. Khairul juga menyoroti pentingnya menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat Kota Tarakan yang majemuk. Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, bukan justru menjadi ajang perpecahan.

Untuk memastikan kekhusyukan ibadah selama Ramadan, dr. Khairul memastikan bahwa surat edaran terkait pelaksanaan ibadah telah diterbitkan. Selain itu, akan ada patroli yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Satpol PP, namun dengan pendekatan yang humanis. Patroli ini bertujuan untuk menjaga kekhusyukan dan ketenteraman sosial bagi umat yang sedang menjalankan ibadah.

Dr. Khairul mengingatkan bahwa esensi ibadah di bulan Ramadan tidak hanya terbatas pada menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Aktivitas ibadah lainnya seperti salat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, hingga membangunkan sahur juga memiliki peran penting. Namun, semua kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan kenyamanan bersama, terutama bagi masyarakat yang mungkin memiliki keyakinan berbeda.

“Membangunkan sahur itu bagus, tapi jangan sampai mengganggu. Komunitas kita ini kan juga banyak yang tidak muslim. Jadi waktunya harus tepat. Termasuk penggunaan pengeras suara yang terlalu berlebihan mungkin perlu diredam,” pesannya.

Di akhir pernyataannya, dr. Khairul berharap masyarakat Tarakan dapat menjalani bulan Ramadan dengan penuh toleransi, saling menghargai perbedaan, serta menjaga kebersamaan dan keamanan. Beliau menutup dengan harapan agar perbedaan awal puasa tidak sampai memecah belah persatuan. “Yang penting kita jaga kebersamaan, jaga keamanan, dan tetap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan awal puasa justru memecah belah kita,” pungkasnya.