Potret Pengeluaran Warga RI: Dominasi Kelas Atas, Kebangkitan Kelas Bawah

Perlambatan Konsumsi di Awal 2026: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Distribusi Pendapatan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 berhasil tumbuh sebesar 5,11%. Angka ini menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Namun, di balik angka pertumbuhan yang positif tersebut, tersimpan catatan mengenai distribusi pendapatan masyarakat yang masih menunjukkan ketimpangan, meskipun ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BPS per September 2025, kelompok 20% penduduk teratas menguasai setidaknya 44,80% dari total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2024, di mana kelompok yang sama berkontribusi sebesar 46,24% terhadap total pengeluaran. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran distribusi yang sedikit lebih merata.

Sebaliknya, kelompok 40% masyarakat kelas menengah menunjukkan peningkatan peran dalam total pengeluaran. Kontribusi mereka tercatat sebesar 35,92%, naik dari 35,35% pada September 2024. Perbaikan serupa juga terlihat pada kelompok 40% terbawah, yang porsi kontribusinya terhadap total pengeluaran meningkat dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025. Meskipun perbaikan ini patut diapresiasi, kesenjangan pendapatan masih menjadi isu krusial yang perlu terus diatasi.

Kondisi Pengeluaran Januari 2026: Tren Penurunan Konsumsi dan Peningkatan Tabungan

Memasuki awal tahun 2026, Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen yang menunjukkan tren menarik sekaligus mengkhawatirkan. Rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk konsumsi justru mengalami penurunan drastis pada Januari 2026, menyentuh titik terendah dalam enam tahun terakhir.

Berdasarkan survei tersebut, rata-rata porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi turun menjadi 72,3%, sebuah penurunan signifikan dari 74,3% pada bulan sebelumnya. Angka 72,3% ini bahkan menjadi rekor terendah sejak Desember 2020, periode awal pandemi COVID-19, ketika porsi konsumsi sempat berada di angka 69,0%.

Penurunan porsi belanja konsumtif ini beriringan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk dua pos pengeluaran lainnya: simpanan atau tabungan, dan pembayaran cicilan pinjaman.

• Peningkatan Tabungan: Proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan pada Januari 2026 tercatat sebesar 16,5%, naik dari 14,8% pada bulan sebelumnya. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal tahun 2023, mengindikasikan masyarakat cenderung menahan pengeluaran konsumtif dan memilih untuk menyimpan lebih banyak dana.
• Beban Cicilan Pinjaman: Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan beban yang lebih berat terkait kewajiban utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan naik menjadi 11,2% pada Januari 2026, dibandingkan 10,8% pada akhir tahun 2025.

Demografi Pendapatan dan Perbedaan Pola Konsumsi

Analisis data BI juga mengungkap adanya perbedaan pola pengeluaran antar kelompok pendapatan. Kelompok masyarakat kelas menengah-atas, yang memiliki pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan, menunjukkan kecenderungan menahan belanja paling kuat. Kelompok ini mencatat penurunan porsi konsumsi paling dalam, hanya mengalokasikan 70,1% dari total pendapatan mereka untuk konsumsi.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan masih harus membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rasio konsumsi pada kelompok ini tetap tinggi, mencapai 74,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok berpendapatan rendah masih lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan memiliki ruang terbatas untuk menahan belanja.

Anomali dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Fenomena penurunan konsumsi ini menciptakan sebuah anomali yang menarik di awal tahun 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru justru menunjukkan kenaikan yang signifikan. IKK melonjak 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam setahun terakhir, bahkan melampaui capaian Januari 2025 yang berada di 127,2.

IKK, yang merupakan indikator penting untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, menggunakan nilai acuan 100. Kenaikan IKK di atas 100 menunjukkan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengonfirmasi bahwa survei konsumen BI pada Januari 2026 mengindikasikan peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan IKK pada Januari 2026 terjadi di hampir semua kelompok pengeluaran, kecuali kelompok pengeluaran Rp4,1—5 juta yang mengalami penurunan tipis.

• Kelompok > Rp5 juta: naik dari 128,3 menjadi 134,3
• Kelompok Rp3,1—4 juta: naik dari 118,3 menjadi 120,7
• Kelompok Rp2,1—3 juta: naik dari 117,9 menjadi 121,2
• Kelompok Rp1—2 juta: naik dari 113,7 menjadi 118,8

Anomali ini menimbulkan pertanyaan: mengapa keyakinan konsumen meningkat, sementara realisasi belanja konsumtif justru menurun? Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa peningkatan keyakinan konsumen lebih didorong oleh ekspektasi masa depan yang positif atau adanya stimulus yang belum terealisasi sepenuhnya, sementara keputusan belanja saat ini masih dipengaruhi oleh kehati-hatian akibat beban cicilan dan keinginan untuk menabung.

Strategi Pemerintah untuk Mendorong Perputaran Uang

Menghadapi tren penurunan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk belanja konsumsi pada awal 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan strategi untuk mempercepat penyerapan belanja negara. Tujuannya adalah untuk memacu perputaran uang di masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa meskipun data porsi pendapatan untuk konsumsi menurun, indikator IKK menunjukkan tren perbaikan yang konsisten sejak September tahun sebelumnya. Untuk mengatasi risiko penahanan belanja oleh rumah tangga, pemerintah berencana mengambil peran yang lebih agresif melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi kita akan terus jaga konsumsi masyarakat dan juga belanja pemerintah juga kita pasti akan lebih cepat. Supaya uang bisa berputar banyak di perekonomian,” ujar Febrio di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Febrio menambahkan bahwa pemerintah optimis strategi ini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah terbentuk. Ia menyoroti pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencatatkan pembalikan signifikan ke level 5,39%. Pemerintah berambisi mempertahankan tren positif ini pada kuartal pertama tahun 2026, bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%.

Jika target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% tercapai melalui kombinasi konsumsi rumah tangga yang dijaga dan percepatan belanja pemerintah, Febrio meyakini bahwa penciptaan lapangan kerja akan mengikuti secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan distribusi pendapatan mikro, serta peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.