Danantara: Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam Terintegrasi MBG

Rp20 Triliun Digelontorkan untuk Proyek Peternakan Ayam Terintegrasi Demi Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk mengembangkan proyek peternakan ayam terintegrasi. Inisiatif besar ini bertujuan untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Proses groundbreaking fase pertama proyek ini telah dilaksanakan di enam lokasi pada Jumat, 6 Februari 2026, meskipun sedikit mengalami penundaan dari jadwal awal yang direncanakan pada 28 Januari 2026.

Membangun Ekosistem Perunggasan Nasional yang Kuat

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa hilirisasi ayam ini bukan sekadar upaya peningkatan produksi semata. Lebih dari itu, ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi secara menyeluruh, dari sektor hulu hingga hilir. Inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebagai bagian dari strategi negara untuk memastikan keberlanjutan swasembada protein yang merata dan berpihak pada peternak rakyat.

Proyek bernilai fantastis ini dirancang untuk memperkuat ketahanan protein nasional dan secara spesifik mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kebutuhan tambahan protein untuk program MBG diperkirakan sangat signifikan, yaitu mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur setiap tahunnya.

Rincian Proyek dan Pendanaan

Proyek ini mencakup pembangunan ekosistem perunggasan yang komprehensif, meliputi seluruh rantai nilai. Ini dimulai dari pembibitan ayam, produksi pakan yang memanfaatkan bahan baku lokal, peningkatan kesehatan hewan, hingga fasilitas pengolahan seperti rumah potong hewan unggas (RPHU), pembangunan gudang rantai dingin (cold chain), pengolahan daging dan telur, serta pengembangan sistem logistik dan pemasaran yang efisien.

Selain investasi sebesar Rp20 triliun dari Danantara, pemerintah juga berkomitmen untuk membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun. Fasilitas kredit ini ditujukan bagi para peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih, guna memberikan dukungan finansial yang memadai.

Agung Suganda merinci bahwa ekosistem yang dibangun akan dimulai dari penguatan sektor hulu, yaitu pada pembibitan ayam yang meliputi Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), dan Final Stock (FS). Selanjutnya, fokus akan diarahkan pada pengembangan pakan yang menggunakan bahan baku domestik, peningkatan standar kesehatan hewan, pembangunan RPHU, fasilitas cold chain, unit pengolahan hasil ternak, serta penguatan jaringan logistik dan pemasaran.

Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyatakan bahwa BUMN Pangan akan berperan aktif dalam menyerap hasil produksi dari peternak rakyat. Selain itu, ID Food juga akan bertugas menjaga stabilitas harga produk di pasar, memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Tahap awal pengembangan proyek ini akan difokuskan pada enam lokasi strategis: Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara, Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan. Ke depannya, proyek ini direncanakan akan diperluas hingga mencakup 30 titik di seluruh Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa Danantara saat ini tengah mendukung enam proyek hilirisasi strategis lainnya dengan total investasi sekitar US$7 miliar, yang merupakan prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau menekankan bahwa proyek hilirisasi selalu menjadi fokus utama Presiden karena dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat secara luas, sehingga percepatan pelaksanaannya terus dilakukan.

Proyeksi Dampak dan Manfaat

Pemerintah memproyeksikan bahwa melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini, akan terjadi peningkatan produksi daging ayam sebesar 1,5 juta ton per tahun dan produksi telur sebanyak 1 juta ton per tahun. Lebih dari itu, inisiatif ini diproyeksikan akan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru. Pendapatan bruto para peternak juga diperkirakan akan meningkat signifikan, mencapai Rp81,5 triliun per tahun.

Pasokan protein yang dihasilkan diharapkan dapat menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat dari program MBG. Selain itu, peningkatan ketersediaan protein hewani ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam upaya penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini juga dipandang sebagai fondasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan para peternak, serta berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan unggul.

Persepsi Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, tepatnya 72,8%, menyatakan puas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilaksanakan secara tatap muka terhadap 1.220 responden pada periode 15–21 Januari 2026 ini mencatat bahwa 12,2% responden merasa sangat puas, dan 60,6% merasa cukup puas. Sementara itu, 19,9% responden menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak memberikan jawaban.

Metode multistage random sampling yang digunakan dalam survei ini menunjukkan bahwa program MBG, yang telah berjalan sejak Januari 2025, telah diterima dengan baik oleh publik secara luas. Meskipun demikian, masih ada sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.

Tingkat kepuasan menunjukkan keseimbangan yang relatif antara gender, dengan perempuan sedikit lebih tinggi (73,3% puas) dibandingkan laki-laki (72,3% puas). Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok yang paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%, diikuti oleh milenial (72%) dan Gen X (70%). Generasi baby boomers mencatat tingkat kepuasan terendah di antara generasi lain, meskipun tetap mayoritas, yaitu 67,3%.

Dari sisi etnis, responden dari suku Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat tingkat kepuasan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok etnis lainnya.

Menurut latar belakang pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SMP dan SMA juga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik, berkisar di angka 74%. Namun, responden dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah, yaitu 62,9%.

Berdasarkan jenis pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk kelompok yang paling puas (75,7%), diikuti oleh petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat tingkat kepuasan terendah, hanya 57,1%.

Dari segi pendapatan bulanan, responden dengan pendapatan Rp1–2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp1 juta justru menunjukkan tingkat kepuasan terendah, yaitu 58,3%.

Secara geografis, warga desa menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi (74,8%) dibandingkan warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga mencatat angka kepuasan yang tinggi sebesar 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan yang hampir seimbang.

Mayoritas responden (60%) juga menyatakan lebih setuju jika program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

Tantangan Kepercayaan Publik terhadap Tata Kelola Program

Di balik tingginya tingkat kepuasan terhadap program MBG, laporan survei tersebut juga menyoroti isu kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Indikator menemukan bahwa mayoritas responden belum sepenuhnya yakin bahwa Program Makan Bergizi Gratis bebas dari praktik korupsi.

Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi. Sebaliknya, 61,7% responden mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak memberikan jawaban.

Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat jurang persepsi yang signifikan antar generasi. Gen Z menjadi kelompok yang paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi oleh sikap skeptis, dengan lebih dari separuh responden menyatakan kurang atau tidak percaya.

Berdasarkan latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya. Sementara itu, etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.

Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan skeptisisme terhadap program semakin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.

Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok yang paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi oleh ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.

Berdasarkan tingkat pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp1–2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi oleh sikap ragu.

Kesenjangan kepercayaan juga terlihat secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibandingkan warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.