Ahlulbait: BoP Mendesak Pemerintah untuk Mundur

Organisasi masyarakat Islam, AHLULBAIT Indonesia (ABI), telah menyuarakan desakan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. ABI berargumen bahwa Indonesia seharusnya tidak menjadi bagian dari sebuah forum yang dipelopori oleh Amerika Serikat jika lembaga tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental.

Evaluasi Keanggotaan dan Prinsip Keadilan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABI, Zahir Yahya, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus siap mengambil langkah penarikan diri dari Dewan Perdamaian. Keputusan ini, menurutnya, harus diambil apabila setelah dilakukan evaluasi terbuka, forum tersebut terbukti tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kesetaraan, dan independensi.

“Apabila setelah evaluasi terbuka forum tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan independensi,” ujar Zahir dalam sebuah keterangan tertulis yang dirilis pada Ahad, 8 Februari 2026.

ABI secara proaktif mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi mendalam atas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Zahir menekankan pentingnya negara menghitung ulang secara cermat seluruh konsekuensi politik, hukum, dan diplomatik yang melekat pada keikutsertaan dalam forum tersebut.

Keterlibatan Substantif dan Kesetaraan Negara

Lebih lanjut, Zahir menggarisbawahi bahwa peninjauan ulang keanggotaan dalam Board of Peace haruslah bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat terlibat secara substantif. Setiap negara yang berpartisipasi dalam forum ini, menurut pandangannya, harus diperlakukan secara setara. Forum tersebut seharusnya tidak menjadi platform bagi dominasi satu pihak atas pihak lain.

Perlindungan Warga Sipil dan Kedaulatan Palestina

Selain aspek kesetaraan, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi warga sipil, khususnya di Palestina, serta menjunjung tinggi kedaulatan Palestina. Zahir menegaskan bahwa Indonesia harus terus menunjukkan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina, menolak segala bentuk normalisasi penjajahan, dan memperkuat kepemimpinan diplomasi global yang secara konsisten berpihak pada para korban, nilai-nilai kemanusiaan, dan penegakan keadilan.

Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina, menurut Zahir, merupakan amanat konstitusi Indonesia yang mendasar dan bagian integral dari komitmen kemanusiaan universal. Oleh karena itu, setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus dipastikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, tidak melemahkan kedaulatan Palestina, dan tidak memberikan pembenaran baru bagi bentuk-bentuk penjajahan.

“Karena itu, setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus dipastikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan, tidak melemahkan kedaulatan, dan tidak membiarkan penjajahan memperoleh pembenaran dalam bentuk baru,” tegasnya.

Pernyataan Menteri Luar Negeri

Menanggapi dinamika ini, Menteri Luar Negeri, Sugiono, memberikan pernyataan yang mengindikasikan fleksibilitas pemerintah terkait keanggotaan Dewan Perdamaian. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka terhadap opsi untuk mundur dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace, terutama jika tujuan-tujuan krusial seperti kemerdekaan Palestina tidak dapat tercapai melalui forum tersebut.

Menurut Sugiono, pemerintah senantiasa membuka opsi untuk menarik diri dari organisasi internasional tersebut apabila visi dan misi perdamaian yang diusung tidak sejalan dengan kepentingan dan prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia.

“Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan pada Selasa, 3 Februari 2026, mengonfirmasi kesiapan pemerintah untuk mengambil langkah tegas jika diperlukan.

Tolok Ukur Pembangunan Perdamaian di Gaza

Sugiono lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tolok ukur yang jelas dalam upaya membangun perdamaian di Gaza, Palestina, pasca-agresi Israel. Tolok ukur pertama dan terpenting adalah terciptanya situasi damai yang berkelanjutan di Gaza, dan secara umum di seluruh wilayah Palestina.

Tujuan akhir dari semua upaya ini, kata Sugiono, adalah terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Palestina. “Akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” pungkas politikus dari Partai Gerindra ini, menegaskan prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Palestina.