Komisi III: Polri dan Kebebasan Berpendapat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti sejumlah faktor krusial yang membentuk persepsi publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sejumlah aspek penting mengemuka yang dinilai signifikan mempengaruhi citra korps bhayangkara di mata masyarakat.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mengidentifikasi lima poin utama yang menjadi perhatian. Kelima faktor tersebut dievaluasi sebagai penentu utama bagaimana publik menilai kinerja dan profesionalisme Polri.

Berikut adalah rincian kelima faktor tersebut:

1. Respons Terhadap Kebebasan Berekspresi

   Legislator dari Fraksi Gerindra ini menekankan bahwa bagaimana Polri menanggapi kebebasan berekspresi dan berpendapat memiliki dampak besar pada citra mereka. Reaksi yang persuasif dan dialogis akan meningkatkan kepercayaan publik, sementara tindakan represif justru akan merusak citra positif yang ingin dibangun.

   2. Penegakan Hukum Lalu Lintas

   Penegakan hukum di bidang lalu lintas menjadi sorotan penting. Cara polisi menertibkan pelanggaran lalu lintas, memberikan sanksi, serta berinteraksi dengan masyarakat di jalan raya, sangat mempengaruhi pandangan publik. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Profesionalisme Penanganan Tindak Pidana

   Kemampuan Polri dalam menangani berbagai tindak pidana secara profesional, mulai dari penyelidikan hingga penyelesaian kasus di pengadilan, menjadi tolok ukur penting. Masyarakat mengharapkan polisi bertindak cepat, tepat, dan adil dalam menangani setiap kasus, tanpa memihak atau melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Pelayanan Kepada Masyarakat

   Pelayanan publik yang diberikan oleh Polri, seperti pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), laporan kehilangan, dan bantuan dalam situasi darurat, juga berkontribusi besar terhadap citra mereka. Pelayanan yang ramah, responsif, dan efisien akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat hubungan antara polisi dan warga.

4. Tugas Khusus Seperti Penanggulangan Bencana Alam

   Peran Polri dalam tugas-tugas khusus, terutama dalam penanggulangan bencana alam, juga menjadi perhatian. Kehadiran polisi yang sigap membantu korban bencana, mengatur lalu lintas, dan menjaga keamanan di lokasi bencana, akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Polri.

Habiburokhman menambahkan bahwa parlemen akan secara khusus mengulas respons kepolisian terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam rapat tersebut. Meskipun aspek ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan tugas Polri, dampaknya terhadap citra di mata publik sangat signifikan.

Menurutnya, citra Polri akan semakin positif jika respons terhadap kebebasan berekspresi dilakukan secara persuasif. Sebaliknya, tindakan represif akan memperburuk citra Polri di mata masyarakat.

Dia juga menyoroti adanya fluktuasi dalam respons Polri terhadap kebebasan berekspresi. Komisi III DPR RI periode 2009-2014 mencatat 47 kasus penangkapan dan penahanan terkait penyampaian ekspresi atau pendapat. Jumlah ini meningkat menjadi 240 kasus pada periode 2014-2019, namun menurun menjadi 29 kasus pada periode 2019-2024.

Penurunan represivitas ini, menurut Habiburokhman, dimungkinkan setelah terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat edaran ini menekankan bahwa penjatuhan hukuman pidana harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Dengan adanya evaluasi dan perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi citra Polri, diharapkan kinerja kepolisian dapat terus ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Polri yang profesional, responsif, danHumanis adalah harapan seluruh warga negara Indonesia.