KYE Perbankan Butuh Perbaikan Mendesak Akibat Fraud Internal

Keterlibatan dan Pengawasan Internal dalam Kasus Penipuan di BNI

Kasus penipuan yang terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI) menunjukkan pentingnya pengawasan internal terhadap karyawan, khususnya mereka yang berada di posisi strategis. Hal ini muncul setelah seorang mantan Kepala Kas BNI, Andi Hakim, dilaporkan melakukan penggelapan dana hingga mencapai nilai Rp 28 miliar dari Paroki Aek Nabara.

Kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026, meskipun penipuan telah berlangsung sejak tahun 2019. Menurut Direktur Human Capital and Compliance BNI, Munadi Herlambang, tersangka menawarkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi yang bukan merupakan produk resmi BNI. Transaksi yang dilakukan oleh korban tidak pernah tercatat dalam sistem operasional bank, sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui adanya transaksi tersebut.

Munadi menjelaskan bahwa tindakan Andi Hakim adalah tindakan pribadi, termasuk penggunaan beleid palsu yang ditandatangani sendiri oleh tersangka. Oleh karena itu, tidak ada pemeriksaan terhadap karyawan lainnya. Namun, BNI tetap berkomitmen untuk mengembalikan dana nasabah sebagai bentuk permohonan maaf.

Langkah awal yang dilakukan BNI adalah pengembalian dana sebesar Rp 7 miliar, yang ditetapkan berdasarkan verifikasi awal dan koordinasi dengan aparat hukum. Selanjutnya, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum antara kedua belah pihak. Meski demikian, nominal dana yang akan dikembalikan belum dirinci oleh pihak BNI.

Pentingnya Sosialisasi dan Verifikasi Produk Investasi

Menurut Head of Research and Product Development LPPI, Trioksa Siahaan, nasabah umumnya melihat pejabat bank sebagai perwakilan yang dapat dipercaya saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar bank memberikan sosialisasi dan pusat layanan bagi nasabah untuk mempermudah verifikasi ketika ada tawaran produk dari pejabat bank.

Trioksa juga menyoroti pentingnya menghindari penawaran produk dengan imbal hasil yang terlalu tinggi, karena seringkali menjadi indikasi penipuan. Ia menilai bahwa bank bisa memberikan ganti rugi kepada nasabah dan menuntut karyawan yang melakukan aksi penipuan, karena reputasi bank sangat penting di hadapan nasabah.

Pengetatan KYE pada Pejabat

Trioksa menilai bahwa prinsip Know Your Employee (KYE) lebih diutamakan pada proses perekrutan, sedangkan setelah menjadi karyawan, prinsip ini seringkali hanya diperhatikan jika ada temuan atau pelanggaran. Padahal, pekerja di posisi strategis merupakan cerminan bank dalam lingkup kecil.

Ia menyarankan agar bank meningkatkan pengawasan internal dan menerapkan sistem whistleblowing untuk mendeteksi fraud secara cepat. Dengan begitu, bank dapat mengidentifikasi tindakan ilegal lebih awal dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Peran Regulator dalam Pencegahan Fraud

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur ketat pencegahan anti fraud di bank umum. Dalam POJK No.39/2019, bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan empat fokus utama: pencegahan, deteksi, investigasi, dan evaluasi hingga tindak lanjut.

Yusuf menilai bahwa isu yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi pelaksanaan regulasi di lapangan. Sebelum BNI, beberapa bank lain seperti Maybank Indonesia dan Bank Woori Saudara (BWS) juga pernah terlibat dalam kasus penipuan dengan nilai yang cukup besar.

Pola Umum Kasus Fraud di Perbankan

Dari berbagai kasus yang muncul, Yusuf menyebut pola yang relatif serupa: melibatkan pekerja yang memiliki akses dan otoritas, berlangsung cukup lama, serta dibungkus dengan penawaran yang “too good to be true”. Dalam logika ekonomi, hal ini sudah menjadi sinyal awal yang idealnya bisa diantisipasi lebih cepat oleh sistem internal bank.

Yusuf menilai bahwa peran KYE menjadi penting dalam mencegah penipuan. Oleh karena itu, arah penerapan prinsip ini perlu diubah ke pemantauan yang lebih terus-menerus dan berbasis data. Misalnya, dengan melihat pola perilaku pegawai, tekanan finansial pribadi, atau posisi yang terlalu lama tak dirotasi.

Perlindungan Dana Nasabah

Di luar itu, Yusuf menjelaskan bahwa perlindungan dana nasabah memiliki sistem berlapis. Ada kontrol internal seperti audit dan rotasi, asuransi untuk menutup risiko fraud, pencadangan kerugian, hingga perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Secara desain, sistem yang ada sudah cukup kuat. Namun, tantangannya selalu sama: apakah semua lapisan itu benar-benar berjalan atau hanya formalitas? Jika terjadi masalah, perdebatan biasanya masuk ke soal tanggung jawab.

Dari perspektif nasabah, secara realistis mereka tidak selalu punya alat untuk mengecek validitas produk yang ditawarkan pekerja bank. Namun, jika menggunakan pendekatan ekonomi, Yusuf menilai yang dilihat adalah pihak dengan kemampuan pencegahan risiko paling tinggi, yaitu bank.

Pentingnya Kredibilitas Sistem Perbankan

Proses penyelesaian kasus semacam ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal menjaga kredibilitas sistem. Apalagi di industri keuangan macam perbankan, kepercayaan menjadi aset utama. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk terus meningkatkan pengawasan internal dan memastikan bahwa semua mekanisme yang ada berjalan efektif.