Bukan Hanya Omdo! Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Usai Dilaporkan Netizen

Keputusan Dedi Mulyadi untuk menonaktifkan kepala kantor Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dari netizen yang menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penghapusan syarat wajib membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik pertama saat membayar pajak motor tahunan. Sebagai gantinya, masyarakat cukup membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja.

Langkah ini dilakukan dengan alasan tertentu. Dedi Mulyadi mengatakan bahwa selama ini banyak masyarakat kesulitan dalam mengurus pajak kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan. Ia menegaskan bahwa perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan tidak lagi memerlukan KTP pemilik awal. Cukup membawa STNK saja.

Namun, ternyata ada kejadian yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Banyak masyarakat yang ingin membayar pajak tanpa KTP pemilik pertama justru tidak dilayani dengan baik. Informasi ini akhirnya sampai kepada Dedi Mulyadi dan membuatnya mengambil tindakan tegas.

Pada hari Senin (6/4/2026), Dedi Mulyadi mengunggah pernyataannya di Instagram @dedimulyadi71. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seseorang yang melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur. Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak lagi memerlukan KTP pemilik pertama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada petugas yang tidak melayani dengan baik.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa informasi tersebut langsung ditindaklanjuti malam itu juga. Pada hari Selasa (11/4/2026), ia secara resmi menonaktifkan sementara kepala kantor Samsat Soekarno-Hatta.

Selain itu, Dedi juga akan melakukan tindakan tegas terhadap kepala samsat tersebut. Ia juga akan mengirimkan tim gabungan untuk melakukan investigasi ke seluruh kantor Samsat se-Jawa Barat.

“Kami sudah berlakukan tindakan tegas untuk kepala samsat tersebut berupa sanksi non aktif. Hari ini, seluruh kantor samsat se-Jawa Barat akan menerima investigasi dari tim gabungan,” tulis Dedi Mulyadi di Instagram.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa semua petugas harus serius memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan masyarakat. Ia meminta agar petugas tidak mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat.

“Saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.

Tindakan tegas Dedi Mulyadi ini menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah seperti ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus pajak kendaraan tanpa harus menghadapi hambatan yang tidak perlu.