JAKARTA – Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana menyampaikan pandangan bahwa ajakan makar terhadap Presiden Prabowo tidak memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Menurutnya, narasi-narasi yang disampaikan oleh sejumlah pengamat dan intelektual tidak mampu menjangkau massa luas.
Ayip menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih tinggi, sehingga isu-isu tersebut hanya berputar di kalangan elite dan media sosial. Ia menyatakan bahwa narasi seperti ini cenderung menjadi diskursus di level elit, tanpa memiliki resonansi kuat di akar rumput.
Ia juga menyebut bahwa masyarakat menganggap penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, sebagai langkah yang problematik, baik secara hukum maupun etika demokrasi.
“Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik,” ujar Ayip.
Menurut Ayip, kritik keras tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor aturan main yang telah disepakati bersama. Ia menilai narasi yang berkembang belakangan ini cenderung melampaui batas, karena tidak lagi sekadar kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi sistem yang sah.
“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” tegas Ayip.
Dari perspektif politik praktis, menurut Ayip, peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, antara lain stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.
“Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik,” jelas Ayip Tayana.
Oleh karena itu, Ayip mengajak para akademisi dan intelektual untuk lebih fokus meningkatkan kualitas diskursus politik dengan berbasis data dan argumentasi yang akurat. Ia menekankan agar tidak menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi.
“Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” tegas Ayip Tayana.
Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan oleh komentar sejumlah pengamat publik, seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Seruan itu disampaikan dalam suatu acara dengan bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, 31 Maret 2026.
