Kenaikan 38% Biaya Bahan Bakar, Menteri Perhubungan: Angka Ideal

Kebijakan Tarif Fuel Surcharge yang Ditetapkan Pemerintah

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa tarif fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar maksimal sebesar 38 persen yang dikenakan pada tiket pesawat merupakan angka yang ideal. Pemerintah telah melakukan diskusi dengan para maskapai yang melayani penerbangan domestik.

“Industri penerbangan kita tidak akan terpukul terlalu drastis, dan daya beli masyarakat masih bisa menjangkau,” ujar Dudy saat konferensi pers di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Fuel surcharge adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh maskapai atau perusahaan logistik kepada konsumen untuk menutupi lonjakan harga bahan bakar. Sebelumnya, fuel surcharge diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2023 dengan ketentuan maksimal surcharge 10 persen pada pesawat mesin jet dan 25 persen pada pesawat mesin propeller. Kali ini, fuel surcharge maksimal dari dua tipe mesin tersebut sama-sama mencapai 38 persen.

Kenaikan ini disebabkan oleh lonjakan harga avtur lebih dari 60 persen di seluruh bandara di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga minyak mentah di pasar global karena konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang masih berlangsung. Pada bulan Maret lalu, avtur dari PT Pertamina Patra Niaga seharga Rp 13.656,51 – 15.737,82 per liter, sedangkan bulan ini menjadi Rp 22.707,92 – 25.632,39 per liter.

Kenaikan fuel surcharge melampaui permintaan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) yang ingin dinaikkan menjadi 15 persen, masing-masing untuk pesawat mesin jet dan propeller. Namun, pemerintah tidak menaikkan tarif batas atas 15 persen yang juga diminta oleh asosiasi maskapai.

Menurut Dudy, tarif batas atas tidak naik karena pemerintah telah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat. Pada tahun lalu, bea tersebut berjumlah Rp 500 miliar.

Pemerintah pun memilih menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia yang turut berdampak pada avtur. “Diharapkan dalam jangka menengah itu akan mengurangi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh maskapai,” tuturnya.

Untuk menjangkau daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar Rp 2,6 triliun untuk tiket pesawat selama 2 bulan. Sasaran subsidi ditujukan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11 persen.

Penjelasan Mengenai Fuel Surcharge

Fuel surcharge adalah mekanisme yang digunakan oleh maskapai penerbangan untuk menutupi kenaikan biaya bahan bakar. Biaya ini biasanya diterapkan sebagai tambahan pada harga tiket pesawat. Dalam situasi tertentu, seperti kenaikan harga avtur yang signifikan, pemerintah dan maskapai akan berdiskusi untuk menentukan besaran tarif yang dapat diterima oleh masyarakat.

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan fuel surcharge termasuk:

• Lonjakan harga avtur: Harga avtur di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 60 persen akibat kenaikan harga minyak mentah di pasar global.
• Konflik geopolitik: Konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran memengaruhi stabilitas harga minyak global.
• Biaya operasional maskapai: Kenaikan harga bahan bakar secara langsung memengaruhi biaya operasional maskapai, sehingga diperlukan penyesuaian tarif.

Langkah Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri penerbangan dan daya beli masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

• Subsidi tiket pesawat: Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 2,6 triliun untuk tiket pesawat selama 2 bulan.
• Pembebasan bea masuk suku cadang pesawat: Bea masuk suku cadang pesawat yang sebelumnya mencapai Rp 500 miliar dibebaskan untuk membantu mengurangi beban biaya operasional maskapai.
• Penyesuaian tarif batas atas: Meskipun permintaan INACA untuk menaikkan tarif batas atas sebesar 15 persen, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif tersebut.

Dampak pada Industri Penerbangan dan Masyarakat

Dengan adanya kenaikan fuel surcharge, industri penerbangan diharapkan tetap stabil tanpa terlalu terpuruk. Pemerintah juga berharap bahwa langkah-langkah yang diambil dapat membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh maskapai.

Selain itu, dengan adanya subsidi yang diberikan, daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau tiket pesawat. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri penerbangan dan menghindari penurunan jumlah penumpang.