Presiden Prabowo Subianto dalam Kunjungan Kenegaraan ke Jepang

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan kenegaraan ke Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat bertemu dengan Kaisar Jepang, namun pertemuan tersebut tidak membahas isu-isu politik.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa posisi kaisar sebagai simbol kenegaraan Jepang tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya politis, tetapi lebih kepada hubungan bilateral dan hubungan people to people,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jepang, Senin (30/3).
Ia menekankan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut berada pada hubungan bilateral dan kepentingan bersama kedua negara. Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat strategis, terutama karena Jepang merupakan salah satu dari lima investor terbesar di Indonesia. Selain itu, Jepang juga merupakan mitra penting bagi Indonesia sejak dulu.
“Pembicaraan antara keduanya juga meliputi hal-hal yang sifatnya common interest, yaitu kepentingan bersama yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Selain itu, Kaisar Jepang juga menyampaikan perhatiannya terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Ia berharap warga Indonesia di Jepang dapat diperlakukan dengan baik dan jika ada masalah yang perlu mendapat perhatian, pihak Jepang meminta agar disampaikan agar tercapai kerja sama yang lebih erat antara masyarakat kedua negara.
Pidato Presiden Prabowo di Forum Bisnis Indonesia-Jepang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien dalam pidato kunci di Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3). Forum ini dihadiri oleh para pemimpin dunia usaha dari kedua negara, serta beberapa kerja sama bisnis ditandatangani.
Menurut Prabowo, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik datang langsung dari masyarakat.
“Rakyat kita menuntut tata pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang bersih, dan tata pemerintahan yang efisien. Dan saya bertekad untuk melanjutkan apa yang telah saya mulai ketika menerima mandat dari rakyat saya,” ujar Prabowo dalam bahasa Inggris.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan pandangan tentang situasi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Ia menilai bahwa mempertahankan hubungan ekonomi yang rasional sangat penting dalam situasi seperti ini.
“Saat ini kita hidup dalam lingkungan global yang berbeda, penuh risiko, penuh ketidakpastian. Mempertahankan hubungan ekonomi yang rasional sangatlah penting,” katanya.
Indonesia Terbuka Terhadap Dunia

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap dunia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kuncinya pada Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
“Hari ini, tentu saja, kita hidup dalam lingkungan global yang berbeda, penuh risiko, penuh ketidakpastian. Untuk menjaga hubungan ekonomi yang rasional adalah hal yang sangat penting,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa secara historis dan geografis, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka yang bergantung pada perdagangan dan kemitraan global.
“Indonesia, seperti yang Anda ketahui, kami terbuka terhadap dunia. Geografi kami secara historis berarti bahwa Indonesia adalah ekonomi terbuka. Kami bergantung pada perdagangan, kami bergantung pada kemitraan ekonomi yang erat. Itulah mengapa kebijakan luar negeri kami selalu non-blok,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah untuk Reformasi Nasional
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan menjalankan reformasi nasional. Hal itu disampaikan dalam pidato kunci pada Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
“Namun, kami juga ingin para mitra kami mengetahui bahwa Indonesia bertekad untuk melaksanakan reformasi nyata… Kami ingin menegakkan supremasi hukum, dan kami akan menegakkan supremasi hukum,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut reformasi tersebut merupakan respons atas tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efisien.
“Rakyat kami menuntut tata kelola yang baik, tata kelola yang bersih, tata kelola yang efisien,” katanya.

