Deklarasi Keadilan Digital: Pers Nasional Tuntut Hak Cipta dan Kompensasi di Era AI
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten tidak hanya menjadi momen refleksi mendalam mengenai peran vital pers dalam dinamika bangsa, tetapi juga menjadi panggung monumental bagi penegasan sikap media yang tegas dalam menghadapi lanskap digital yang terus berkembang pesat. Dalam sebuah deklarasi bersama yang menggema, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), berbagai asosiasi media, dan serikat perusahaan pers secara kolektif menyuarakan tuntutan keadilan kepada para platform digital dan entitas kecerdasan buatan (AI). Tuntutan ini mencakup perlindungan hak cipta atas karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dengan susah payah, serta penegakan prinsip kompensasi yang adil dan proporsional atas pemanfaatan konten tersebut.
Hari Pers Nasional, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Februari, memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjalanan pers Indonesia. Tanggal ini secara khusus dipilih untuk menghormati momen bersejarah pendirian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Pada hari Senin, 9 Februari 2026, Provinsi Banten didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan HPN 2026, sebuah kehormatan yang menandai pentingnya peran pers di berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan tegas yang tertuang dalam dokumen deklarasi pers menegaskan kembali komitmen fundamental pers nasional. “Pers nasional menjalankan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” demikian bunyi salah satu kutipan kunci dari deklarasi tersebut, yang menggarisbawahi fungsi kontrol sosial dan edukatif pers.
Namun, di balik peran mulia tersebut, pers nasional sejatinya tengah bergulat dengan sejumlah tantangan strategis yang mengancam keberlangsungan dan independensinya. Permasalahan krusial seperti kemerdekaan pers yang seringkali terancam, kerentanan ekonomi media di tengah persaingan ketat, serta isu perlindungan terhadap para wartawan yang bekerja di lapangan, menjadi sorotan utama. Dalam upaya kolektif untuk mengatasi berbagai rintangan ini, Dewan Pers bersama seluruh insan pers dan pemangku kepentingan terkait, telah merumuskan dan mengeluarkan sejumlah pernyataan serta deklarasi penting.
Salah satu desakan paling signifikan yang muncul dari deklarasi ini adalah permintaan agar pemerintah secara resmi menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hasil kerja keras para jurnalis dan perusahaan media. Lebih jauh lagi, deklarasi ini juga secara eksplisit mendesak platform teknologi digital, termasuk platform yang berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk memberikan kompensasi yang adil, wajar, dan proporsional atas setiap penggunaan karya jurnalistik yang dijadikan sebagai sumber data bagi pengembangan AI.
Jejak Sejarah dan Makna Mendalam Hari Pers Nasional
Perjalanan HPN memiliki narasi sejarah yang menarik:
- 1946: Pendirian PWI di Surakarta menjadi tonggak awal pembentukan wadah bagi para wartawan Indonesia pasca-kemerdekaan.
- 1978: Kehadiran Presiden Soeharto dalam Kongres PWI ke-16 di Padang menjadi momen penting yang memunculkan gagasan awal untuk menetapkan Hari Pers Nasional.
- 1984: Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No. 2/1984, yang secara resmi menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, bertepatan dengan hari lahir PWI.
Makna dari peringatan HPN sendiri sangatlah dalam. HPN menjadi bentuk penghormatan atas peran tak ternilai yang telah dimainkan oleh pers dalam setiap tahapan perjuangan bangsa, mulai dari masa pergerakan melawan penjajahan, upaya pembangunan demokrasi, hingga penyampaian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Sejak era pergerakan kemerdekaan, pers Indonesia telah mengemban peran ganda yang krusial: sebagai motor penggerak aktivisme politik sekaligus sebagai corong aspirasi rakyat.
Evolusi Peringatan HPN: Tema, Maskot, dan Tuan Rumah
Peringatan HPN telah berkembang menjadi sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di berbagai provinsi di Indonesia, menunjukkan pemerataan perhatian terhadap peran pers di seluruh penjuru negeri. Tema yang diangkat dalam setiap peringatan HPN biasanya disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa pada tahun tersebut, mencerminkan relevansi pers dengan isu-isu nasional.
Pada tahun 2026 ini, HPN mengusung tema yang sangat relevan, yaitu “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.” Tema ini menekankan pentingnya pers yang sehat dan independen sebagai fondasi bagi kedaulatan ekonomi dan kekuatan bangsa secara keseluruhan.
Sejarah penyelenggaraan HPN pertama kali pada tahun 2005 di Riau menandai dimulainya tradisi peringatan ini. Selama lima tahun pertama hingga 2009, peringatan HPN belum memiliki tema khusus yang terpusat. Namun, pada peringatan HPN 2010 di Sumatra Selatan dan HPN 2011 di Nusa Tenggara Timur (NTT), tema “Kemerdekaan Pers dari dan Untuk Rakyat” mulai diperkenalkan, menunjukkan pergeseran fokus pada aspek partisipasi publik.
Perkembangan menarik lainnya adalah munculnya maskot HPN. Selama delapan tahun pertama penyelenggaraan HPN, tidak ada maskot resmi yang ditetapkan. Maskot HPN baru pertama kali diperkenalkan pada peringatan HPN 2013 di Sulawesi Utara. Maskot sendiri didefinisikan sebagai tokoh atau figur, baik berupa hewan, manusia, maupun karakter imajinatif, yang berfungsi sebagai simbol atau representasi suatu acara, organisasi, tim, atau kelompok. Maskot dirancang dengan ciri khas agar mudah dikenali dan seringkali mengandung makna filosofis yang mendalam.
Pada HPN 2013, maskot yang dipilih adalah Coelecanth, sejenis ikan purba bersirip lobus dari kelas Actinistia. Sejak saat itu, tradisi penggunaan maskot terus berlanjut hingga kini, menambah kekayaan visual dan simbolis dalam setiap peringatan HPN.
Daftar Tuan Rumah dan Maskot HPN dari Masa ke Masa
Berikut adalah daftar provinsi yang pernah menjadi tuan rumah HPN beserta tema dan maskot yang menyertainya:
- HPN 2005: Tuan Rumah Riau
- HPN 2006: Jawa Barat
- HPN 2007: Kalimantan Timur
- HPN 2008: Jawa Tengah
- HPN 2009: DKI Jakarta, Tema: Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk Rakyat
- HPN 2010: Sumatra Selatan
- HPN 2011: Nusa Tenggara Timur
- HPN 2012: Jambi
- HPN 2013: Sulawesi Utara, Tema: “Pers Bermutu, Bangsamu Maju”, Maskot Coelecanth
- HPN 2014: Bengkulu, Tema: “Pers Sehat, Rakyat Berdaulat”, Maskot Raflessia
- HPN 2015: Kepulauan Riau, Tema: “Pers Sehat, Bangsa Hebat”, Maskot Kakap Merah Darah
- HPN 2016: Nusa Tenggara Barat, Tema: “Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”, Maskot Rusa Timor
- HPN 2017: Maluku, Tema: “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut”, Maskot Ikan
- HPN 2018: Sumatra Barat, Tema: “Meminang Keindahan di Padang Sejahtera”, Maskot Kuau Raja
- HPN 2019: Jawa Timur, Tema: “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”, Maskot Elang Jawa
- HPN 2020: Kalimantan Selatan, Tema: “Pers Menggelorakan Kalsel Gerbang Ibukota Negara”, Maskot Bekantan
- HPN 2021: DKI Jakarta, Tema: “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi”, Maskot Si Pitung
- HPN 2022: Sulawesi Tenggara, Tema: “Sultra Jaya Indonesia Maju”, Maskot Kadue
- HPN 2024: Sumatra Utara, Tema: “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat”, Maskot Harimau
- HPN 2025: DKI Jakarta, Tema: “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa”, Maskot Monas, Ondel-ondel, dan Macan
- HPN 2025: Kalimantan Selatan, Tema: “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Sebagai Pilar Kemandirian Bangsa”, Maskot Bekantan
- HPN 2025: Banten, Tema: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Maskot Badak Jawa
