Skenario Militer AS Terhadap Iran: Ancaman Perang yang Lebih Luas
Militer Amerika Serikat dilaporkan tengah dalam proses penyusunan skenario operasi militer yang kompleks terhadap Iran. Rencana ini dipersiapkan sebagai langkah antisipasi apabila Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk melancarkan serangan. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan kali ini jauh melampaui operasi terbatas sebelumnya, dengan potensi sasaran yang lebih luas dan risiko eskalasi yang signifikan.
Dua pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kepada Reuters bahwa skenario yang sedang dikembangkan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, terutama mengingat jalur diplomasi antara Washington dan Teheran yang masih berlangsung, meskipun rapuh.
Berbeda dengan operasi “Midnight Hammer” pada Juni 2025 yang berfokus pada fasilitas nuklir Iran dan dibalas dengan serangan terbatas ke pangkalan AS di Qatar, rencana terbaru ini mencakup target yang lebih luas. Sasaran tidak hanya terbatas pada infrastruktur nuklir, tetapi juga merambah ke fasilitas negara dan sektor keamanan Iran.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena Iran memiliki persenjataan rudal yang mumpuni. Serangan semacam itu berpotensi memicu balasan dari Teheran yang dapat menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik yang lebih luas dan berbahaya.
Salah satu pejabat AS menekankan, “AS sepenuhnya memperkirakan Iran akan membalas, yang akan menyebabkan serangan balasan dari waktu ke waktu.” Peringatan serupa sebelumnya telah dilontarkan oleh Garda Revolusi Iran, yang menegaskan bahwa setiap serangan terhadap wilayah mereka akan dibalas dengan serangan ke pangkalan militer AS yang tersebar di berbagai negara Timur Tengah, termasuk Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan bahkan Turkiye.
Jalur Diplomasi yang Rapuh di Tengah Ketegangan
Di tengah meningkatnya ketegangan militer, upaya diplomasi tetap berjalan, meskipun berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dijadwalkan untuk menggelar negosiasi dengan perwakilan Iran di Jenewa, Swiss, dengan bantuan mediasi dari Oman.
Namun, harapan untuk mencapai terobosan positif dibayangi oleh peringatan dari Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Pada Sabtu (14/2/2026), Rubio menegaskan bahwa meskipun Presiden Trump lebih memilih penyelesaian damai dengan Teheran, realisasi kesepakatan tersebut tetap sangat sulit dicapai.
Sementara negosiasi berlangsung, Presiden Trump terus memperkuat kehadiran militer AS di kawasan Timur Tengah. Kementerian Pertahanan AS mengonfirmasi pengerahan kapal induk tambahan ke wilayah tersebut, yang didampingi oleh ribuan tentara, pesawat tempur canggih, dan kapal perusak rudal pemandu.
Dalam salah satu kesempatan, Presiden Trump sempat menyinggung kemungkinan perubahan rezim di Iran, menyatakan bahwa hal tersebut “tampaknya akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi,” meskipun tanpa menyebutkan sosok pengganti yang diinginkan. Ia juga mengungkapkan frustrasi terhadap proses diplomasi yang dinilai terlalu berlarut-larut, dengan mengatakan, “Selama 47 tahun, mereka terus berbicara, berbicara, dan berbicara.”
Meskipun demikian, Trump menunjukkan keengganan untuk mengirimkan pasukan darat dalam jumlah besar, sehingga kemungkinan besar serangan, jika terjadi, akan lebih mengandalkan kekuatan udara dan laut. Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa semua opsi tetap terbuka dan keputusan akhir akan berada di tangan presiden.
“Presiden Trump memiliki semua opsi di atas meja terkait Iran. Beliau mendengarkan berbagai perspektif tentang masalah apa pun, tetapi keputusan akhir diambil berdasarkan apa yang terbaik bagi negara dan keamanan nasional kita,” ujar Kelly.
Dukungan dan Tekanan dari Pihak Lain
Situasi ini juga dipengaruhi oleh pandangan dan tekanan dari pihak-pihak lain. Tokoh oposisi Iran, Reza Pahlavi, mendorong Washington untuk tidak menunda-nunda negosiasi. Putra mendiang Shah Iran ini berpendapat bahwa serangan militer AS dapat mempercepat keruntuhan pemerintahan di Teheran.
“Kami berharap serangan ini akan mempercepat proses tersebut sehingga rakyat akhirnya bisa kembali ke jalanan dan membawanya hingga kejatuhan rezim yang terakhir,” ungkap Pahlavi dalam sebuah wawancara.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menekankan bahwa kesepakatan apa pun yang dicapai dengan Iran harus menguntungkan keamanan Israel. Dalam pertemuannya dengan Presiden Trump, Netanyahu menegaskan, “Jika kesepakatan dengan Iran tercapai, itu harus mencakup elemen-elemen yang vital bagi Israel.”
Hingga saat ini, Iran menyatakan kesiapannya untuk membahas pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Namun, Teheran tetap teguh menolak untuk merundingkan program rudal mereka, yang dianggap sebagai elemen krusial dalam pertahanan nasional mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi ruang untuk kompromi, perbedaan mendasar dalam prioritas keamanan tetap menjadi hambatan utama dalam setiap upaya diplomasi.
