MEDAN, Melayuraya.co.id– Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harusnya tidak jalan sendiri terkait penentuan lokasi karantina dalam penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tiba dari luar negeri.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari, Rabu (5/5). Akbar yang juga mantan Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut ini mengatakan, lokasi karantina WNI yang letaknya di Medan tersebut baiknya juga dikordinasikan ke Pemko Medan agar pelaksanaan karantina tersebut dapat terawasi dengan baik dan tidak berdampak menambahnya angka penularan COVID di Medan.
Akbar menjelaskan, kenapa ini menjadi masalah, karena kuwatir pengawasannya rendah dalam aturan tempat makannya, kemudian aturan bagi keluarga yang menjenguk bisa sampai puluhan orang, dan tim pengawasnya juga tidak maksimal dari segi jumlah.
Ia kuatir hal itu dapat memunculkan klaster baru penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan.
“Betul memang yang digunakan Pemprov untuk isolasi itu adalah kantor-kantor OPD milik Pemprov, dan hotel-hotel yang digunakan juga dibiayai oleh Pemprov. Tapi bukan berarti tidak dikordinasikan ke Pemko Medan, mengingat lokasi karantina itu ada di Medan,” kata Akbar.
Menurut Akbar, wajar jika Walikota Medan, Bobby Nasution, protes terhadap Gubernur terkait itu. Sebab ada jutaan penduduk Medan yang jadi tanggung jawabnya Walikota agar terhindar dari COVID.
“Jika karantina tidak berjalan dengan ketat dan efeknya berdampak pada penularan COVID dari WNI, kan ini jadi masalah baru. Lantas bagaimana pertanggungjawaban Pemprov jika efek dari karantina tersebut berimbas penularan COVID ke warga Medan,” kata Akbar.
Akbar mendorong agar Gubernur jangan bekerja sendiri dan harus berkoordinasi dengan Pemko Medan terkait karantina WNI tersebut. Tujuannya baik, agar proses karantina berjalan ketat dan lancar, meminimalisir penularan COVID dan WNI yang diisolasi di Medan bersih terbebas dari COVID.
Sumber : akses.co
